Golkar Jabar Kesulitan Menghubungi Ridwan Kamil Pasca Penggeledahan KPK: Tawarkan Bantuan Hukum

Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat, MQ Iswara, mengungkapkan kesulitannya dalam berkomunikasi dengan Ridwan Kamil menyusul penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediaman mantan Gubernur Jawa Barat tersebut pada Senin, 10 Maret 2025. Penggeledahan ini terkait dugaan mark up biaya iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJB). Iswara menjelaskan upaya komunikasi yang telah dilakukan partai, baik kepada Ridwan Kamil maupun keluarganya, hingga Rabu, 13 Maret 2025, namun belum membuahkan hasil.

"Hingga saat ini, kami masih berupaya menghubungi Pak Ridwan Kamil dan keluarganya. Namun, hingga saat ini komunikasi belum terjalin," ungkap Iswara saat ditemui di Kantor BPK Jabar, Jalan Mochammad Toha, Kota Bandung. Ia menambahkan bahwa hal yang sama juga dialami oleh bidang advokasi DPD Golkar Jabar. Meskipun demikian, Partai Golkar tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum.

Terlepas dari kendala komunikasi, Partai Golkar menyatakan kesiapannya untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum kepada Ridwan Kamil, yang merupakan kader partai dan menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Kajian Publik dan Pemerintahan. Langkah ini merupakan bagian dari mekanisme partai dalam memberikan dukungan kepada kader yang menghadapi permasalahan hukum. Iswara menjelaskan bahwa partai memiliki prosedur standar dalam memberikan dukungan kepada kader yang menghadapi situasi serupa.

"Situasi seperti ini bukanlah hal baru. Partai telah memiliki mekanisme standar untuk menangani kasus-kasus semacam ini, dan kami akan memberikan dukungan sesuai prosedur yang berlaku," tegas Iswara. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa partai memberikan wejangan dan arahan kepada seluruh kader yang memegang jabatan publik agar selalu berpedoman pada hukum dan etika pemerintahan.

Sementara itu, Ridwan Kamil, atau Emil, telah membenarkan melalui surat yang disampaikan stafnya kepada awak media bahwa tim KPK memang telah mengunjungi kediamannya terkait kasus dugaan korupsi di BJB. Pernyataan ini semakin memperkuat fokus investigasi KPK terhadap dugaan keterlibatan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh KPK telah memicu perhatian publik dan menambah kompleksitas kasus dugaan korupsi di BJB. Partai Golkar, sebagai partai tempat Ridwan Kamil bernaung, menyatakan siap memberikan dukungan dan pendampingan hukum sesuai mekanisme partai, meskipun hingga saat ini komunikasi dengan mantan gubernur tersebut masih terkendala.

Kronologi Peristiwa:

• Penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh KPK pada 10 Maret 2025 terkait dugaan mark up biaya iklan di BJB.
• Upaya komunikasi Partai Golkar kepada Ridwan Kamil dan keluarganya yang hingga 13 Maret 2025 belum membuahkan hasil.
• Penawaran bantuan hukum dan pendampingan dari Partai Golkar kepada Ridwan Kamil.
• Pernyataan resmi Ridwan Kamil yang membenarkan kunjungan KPK ke rumahnya.
• Komitmen Partai Golkar untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.