Perbedaan Pendapat Warga Babelan Soal Penertiban Lahan Bantaran Sungai

Rencana penertiban bangunan di bantaran sungai di wilayah Kampung Warung Pojok, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan warga setempat. Hal ini terungkap menyusul pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang beberapa hari lalu menegaskan komitmennya untuk menertibkan bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang aliran sungai di wilayah tersebut. Pernyataan tersebut memicu diskusi dan perdebatan di tengah masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai.

Salah seorang warga, Rokia (47), menyatakan bahwa warga tidak akan langsung menyetujui rencana penertiban tersebut tanpa musyawarah terlebih dahulu. Menurutnya, penertiban lahan harus menjadi solusi jangka panjang yang memperhatikan kebutuhan seluruh warga yang tinggal di bantaran sungai. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan jumlah warga yang terdampak, bukan hanya satu atau dua keluarga saja. Sentimen serupa diungkapkan Eti (44), yang menambahkan bahwa perbedaan pendapat antara warga, khususnya antara kaum laki-laki dan perempuan, perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Ia menjelaskan bahwa para ibu rumah tangga cenderung menginginkan penertiban dan relokasi ke tempat yang lebih aman dan nyaman, sementara para suami memiliki pandangan yang berbeda. Eti menegaskan perlunya keputusan bersama yang mengakomodir seluruh kepentingan warga.

Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi, saat diwawancarai di Kampung Babelan, Rabu (12/3/2025), menyatakan bahwa penertiban tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat Bekasi, bukan kepentingan pribadi. Ia menekankan pentingnya mencegah pembangunan rumah di bantaran sungai untuk menghindari risiko kerusakan dan kerugian akibat banjir. Gubernur juga menghimbau warga untuk mengecek status kepemilikan lahan sebelum melakukan pembangunan. Pernyataan Gubernur ini disambut dengan beragam reaksi dari warga, yang sebagian besar masih ragu dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme penertiban dan solusi relokasi yang ditawarkan pemerintah.

Musyawarah warga yang direncanakan akan menjadi forum penting untuk menampung aspirasi dan mencari titik temu di antara perbedaan pendapat tersebut. Hasil musyawarah ini diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan semua pihak dan menciptakan solusi yang adil bagi warga yang terkena dampak penertiban. Proses ini menjadi krusial dalam memastikan keberhasilan program penertiban dan mencegah potensi konflik sosial di masyarakat.

Proses musyawarah ini akan menjadi penentu dalam menentukan langkah selanjutnya. Keberhasilan musyawarah dalam mencapai kesepakatan akan menjadi kunci terciptanya penertiban yang tertib dan terencana, serta mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat. Ke depan, dibutuhkan dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan warga untuk mencapai kesepahaman dan solusi yang berkelanjutan.

Berikut poin penting yang perlu diperhatikan:

• Perbedaan pendapat warga terkait penertiban lahan bantaran sungai.
• Pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
• Pertimbangan kebutuhan warga dalam jangka panjang.
• Pernyataan Gubernur Jawa Barat terkait penertiban.
• Perlunya pengecekan status kepemilikan lahan.
• Potensi konflik sosial jika tidak ditangani dengan bijak.
• Peran musyawarah dalam mencegah konflik sosial.