Larangan Study Tour di Jabar: Ancaman Krisis Ekonomi bagi Sektor Pariwisata

Kebijakan Gubernur Jawa Barat yang melarang kegiatan study tour di wilayahnya telah menimbulkan gelombang protes keras dari Ikatan Perusahaan Bus Oto Bandung (IPOBA). Ketua IPOBA Jawa Barat, Cipto Prasodjo, dalam forum diskusi pelaku pariwisata Jawa Barat pada Selasa (11/03/2025), menyatakan bahwa larangan ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang sangat signifikan, bahkan disebutnya sebagai 'krisis kedua' setelah pandemi Covid-19.

Bukan hanya perusahaan otobus yang terdampak, namun seluruh ekosistem pariwisata Jawa Barat turut merasakan gejolak. Hotel, restoran, tempat wisata, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menggantungkan sebagian besar pendapatannya pada kunjungan rombongan pelajar, kini menghadapi ancaman penurunan omzet yang drastis. Cipto memproyeksikan dampak negatif larangan ini akan terasa hingga lima tahun ke depan, jauh lebih lama dibandingkan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun.

"Dampaknya akan sangat terasa, bukan hanya pada perusahaan otobus, tapi juga pada hotel, restoran, tempat wisata, dan UMKM," tegas Cipto. "Jika ini diteruskan, maka akan terjadi pengurangan jumlah armada bus, yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja bagi para sopir dan kondektur. Ini akan menimbulkan masalah sosial berupa peningkatan angka pengangguran dan kesulitan ekonomi bagi banyak keluarga." Lebih lanjut, ia menekankan perlunya mencari solusi alternatif, bukan sekadar pelarangan total kegiatan study tour.

Ancaman gulung tikar bagi pelaku usaha kecil dan menengah juga menjadi perhatian serius. Potensi peningkatan angka pengangguran secara signifikan mengancam stabilitas ekonomi daerah. Para pelaku pariwisata Jawa Barat yang hadir dalam forum tersebut menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan ini. Mereka telah sepakat untuk menempuh jalur audiensi dengan pemerintah daerah. Jika upaya tersebut tidak membuahkan hasil, aksi protes akan menjadi langkah selanjutnya.

"Ini bukan hanya masalah Jawa Barat, tapi juga akan berdampak pada kunjungan wisata dari provinsi lain," ujar salah satu peserta forum. "Jika Jawa Barat melarang study tour, maka potensi kunjungan wisata akan berkurang. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih komprehensif yang dapat melindungi kepentingan pelaku usaha pariwisata tanpa mengabaikan aspek lain." Mereka berharap adanya dialog yang konstruktif untuk mencari jalan tengah yang dapat mengakomodasi semua kepentingan terkait.

Langkah selanjutnya yang akan diambil oleh para pelaku pariwisata Jabar ini menunjukkan keseriusan mereka dalam memperjuangkan kelangsungan usaha dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata. Situasi ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan yang tepat dan bijak.