Presiden Prabowo Tekankan Reformasi Birokrasi untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (13 Maret 2025) secara tegas menyoroti kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai belum optimal dalam melayani masyarakat. Dalam sambutannya di acara peluncuran mekanisme baru tunjangan guru ASN Daerah di Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, beliau menekankan perlunya evaluasi besar-besaran terhadap kinerja ASN yang tidak efisien dan tidak responsif terhadap kebutuhan publik. Presiden Prabowo mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya pelamar ASN yang antusias, namun kinerja mereka setelah diterima justru mengecewakan dan jauh dari harapan. Beliau mengamati kecenderungan beberapa ASN untuk menghindari kerja keras dan mengutamakan kenyamanan pribadi, alih-alih menjalankan tugas melayani masyarakat dengan efisien dan efektif.

Presiden Prabowo menuturkan, “Terdapat kesenjangan antara antusiasme menjadi ASN dengan realitas kinerja di lapangan. Banyak yang ingin menjadi ASN karena dianggap pekerjaan yang nyaman, namun kenyataannya, beberapa ASN tidak bekerja maksimal dan tidak berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang prima.” Beliau mengingatkan bahwa menjadi ASN adalah sebuah amanah dan tanggung jawab untuk melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Presiden Prabowo menambahkan bahwa birokrasi yang rumit dan berbelit-belit justru mempersulit akses masyarakat terhadap layanan publik. Proses yang seharusnya sederhana dan cepat, seringkali dibuat berbelit dan memakan waktu lama. Hal ini, menurut Presiden Prabowo, harus segera diubah.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk segera melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh. Reformasi birokrasi dianggap sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Presiden Prabowo menegaskan, “Mentalitas yang cenderung mempersulit urusan masyarakat harus diubah. Prinsipnya adalah mempermudah dan mempercepat pelayanan, bukan mempersulit dan memperlambat. Semua proses harus disederhanakan untuk memberikan kemudahan bagi rakyat.”

Langkah-langkah konkrit yang akan diambil pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini antara lain:

• Peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi ASN untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.
• Penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan kinerja ASN sesuai dengan standar yang ditetapkan.
• Penyederhanaan prosedur dan birokrasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
• Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.
• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja ASN.

Presiden Prabowo berharap dengan adanya reformasi birokrasi yang komprehensif ini, pelayanan publik di Indonesia dapat meningkat secara signifikan dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Beliau menekankan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Perbaikan sistem yang berkelanjutan dan komitmen dari seluruh ASN sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.