Pemerintah Genjot Pembiayaan APBN Awal Tahun: Rp224,3 Triliun Utang Terkumpul Hingga Akhir Februari

Pemerintah telah membukukan realisasi pembiayaan anggaran yang signifikan hingga 28 Februari 2025, mencapai angka Rp220,1 triliun atau 35,7% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka ini mencerminkan langkah agresif pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pendanaan di awal tahun anggaran. Komponen terbesar dari realisasi ini berasal dari penarikan utang baru yang mencapai Rp 224,3 triliun, setara dengan 28,9% dari target total pembiayaan utang tahunan sebesar Rp 775,9 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Rincian lebih lanjut dari sumber pembiayaan menunjukkan dominasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 238,8 triliun. Namun, angka ini diimbangi oleh realisasi pembiayaan utang dari pinjaman yang tercatat minus Rp 14,4 triliun. Sementara itu, pembiayaan non-utang juga menunjukan defisit, yakni minus Rp 4,3 triliun. Perbedaan antara total pembiayaan utang dan realisasi pembiayaan anggaran mengindikasikan adanya mekanisme pengelolaan keuangan negara yang kompleks dan melibatkan berbagai instrumen pembiayaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut memberikan komentar mengenai strategi pembiayaan ini. Ia mengakui adanya pendekatan front loading dalam strategi pembiayaan APBN tahun ini, di mana sebagian besar penarikan dana dilakukan di awal tahun. Hal ini menunjukkan perencanaan yang matang dan antisipatif dari pemerintah dalam menghadapi berbagai kemungkinan dinamika ekonomi dan keuangan. Meskipun angka penarikan utang di awal tahun terbilang besar, pemerintah memastikan bahwa proses pengambilan keputusan pembiayaan dilakukan secara hati-hati dan terukur, dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran dan dinamika pasar keuangan.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan pengelolaan APBN tetap efisien dan terkendali. Proses pengambilan keputusan pembiayaan selalu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi pasar keuangan global dan domestik. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas utama, untuk memastikan penggunaan dana negara sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ke depannya, pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi dan keuangan untuk memastikan strategi pembiayaan APBN tetap efektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi.

Berikut ringkasan poin penting terkait realisasi pembiayaan APBN hingga 28 Februari 2025:

• Realisasi pembiayaan anggaran: Rp 220,1 triliun (35,7% dari target APBN)
• Penarikan utang baru: Rp 224,3 triliun (28,9% dari target utang tahunan)
• Sumber utama penarikan utang: Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 238,8 triliun
• Realisasi pembiayaan utang dari pinjaman: Minus Rp 14,4 triliun
• Realisasi pembiayaan non-utang: Minus Rp 4,3 triliun
• Strategi pembiayaan: Front loading untuk memastikan kecukupan dana di awal tahun.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mengelola APBN secara bertanggung jawab dan transparan.