Operasi Gabungan Ungkap 12 Perusahaan Fiktif, 13 WNA Terancam Deportasi di Batam

Sejumlah 13 warga negara asing (WNA) diamankan dalam operasi gabungan yang dilakukan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Batam, Kepulauan Riau. Operasi Wira Waspada ini berhasil mengungkap praktik perusahaan fiktif yang melibatkan 12 entitas bisnis. Penindakan tegas ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan tertib di Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa ke-12 perusahaan tersebut beroperasi tanpa memenuhi persyaratan investasi yang berlaku bagi WNA. Rinciannya, empat perusahaan dinyatakan belum memenuhi syarat investasi minimum, enam perusahaan dikategorikan fiktif berdasarkan data BKPM, dan dua perusahaan lainnya memiliki alamat yang tidak sesuai dengan izin usaha yang diajukan. Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjelaskan bahwa status fiktif ini terungkap setelah dilakukan pengecekan lapangan yang menunjukkan ketidaksesuaian antara data perusahaan dengan kondisi riil di lapangan. Karyawan, aset, dan keberadaan perusahaan itu sendiri tidak ditemukan sesuai data yang dilaporkan.

Para WNA yang diamankan berasal dari berbagai negara, termasuk Austria, China, Bangladesh, dan India. Identitas mereka tercatat sebagai DB (Austria), ZH, MN, LH, LZ, ZM, CC, CK, dan CS (China), F, S, dan MS (Bangladesh), serta MK (India). Mereka kini menghadapi sanksi administratif yang beragam, mulai dari denda hingga deportasi. Keputusan mengenai sanksi yang tepat akan diputuskan setelah proses penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut. Kemungkinan lain adalah diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan investasi yang belum dipenuhi, namun hal ini masih bergantung pada hasil investigasi menyeluruh.

Saffar menekankan bahwa pelanggaran yang dilakukan para WNA ini meliputi dua aspek penting. Pertama, nilai aset perusahaan mereka tidak mencapai Rp10 miliar, sehingga secara investasi tidak memenuhi syarat minimum yang telah ditetapkan. Kedua, izin tinggal mereka di Indonesia juga dinilai melanggar aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara izin tinggal dan aktivitas bisnis yang dijalankan.

Direktur Wilayah V Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (BKPM), Adi Soegyharto, menyatakan bahwa operasi gabungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menertibkan perusahaan yang tidak memenuhi syarat investasi di Indonesia. Batam dipilih sebagai salah satu lokasi operasi karena dianggap sebagai area dengan potensi pelanggaran yang cukup tinggi. Operasi serupa telah dilakukan di kota lain, dan BKPM berharap kolaborasi ini dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan memastikan investasi yang masuk ke Indonesia taat aturan.

Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan celah hukum untuk menjalankan usaha tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum dalam bidang penanaman modal guna melindungi iklim investasi di Indonesia dan mencegah praktik-praktik yang merugikan negara.

Daftar WNA yang diamankan:

• DB (Austria)
• ZH, MN, LH, LZ, ZM, CC, CK, dan CS (China)
• F, S, dan MS (Bangladesh)
• MK (India)