Staf Khusus Menhan Tinjau Program MBG dan Status Hukum KNPB di Papua

Letnan Kolonel (Tit) Lenis Kogoya, Staf Khusus Menteri Pertahanan bidang Kedaulatan NKRI, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua. Kunjungan tersebut memiliki dua fokus utama: peninjauan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah dan pengecekan status legalitas organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Dalam keterangan tertulis yang diterima media, Kogoya menyampaikan bahwa kunjungannya bertujuan untuk memastikan kelancaran program MBG yang bertujuan meningkatkan gizi anak sekolah di Papua. Namun, beredarnya isu penolakan terhadap program tersebut di beberapa wilayah telah mendorong pengecekan langsung di lapangan. Kogoya menekankan pentingnya memastikan program pemerintah berjalan efektif dan mencapai sasarannya, terutama dalam konteks pemenuhan hak dasar anak atas gizi yang memadai. Ia berjanji akan menindaklanjuti temuan di lapangan dan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi program MBG.

Selain itu, kunjungan Kogoya juga difokuskan pada penelitian status hukum KNPB. Sebagai mantan Staf Khusus Presiden era Joko Widodo dan sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di Tanah Papua, Kogoya menyatakan keprihatinannya atas berbagai isu yang berkembang terkait organisasi tersebut. Ia berencana untuk melakukan verifikasi langsung terhadap legalitas KNPB, termasuk mengecek keberadaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan KNPB terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kogoya menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum dan kesetaraan di hadapan hukum. Ia menyatakan bahwa jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran hukum dalam kegiatan KNPB, maka akan diambil tindakan tegas sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Namun, ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek budaya dan kearifan lokal dalam menangani permasalahan ini, seraya menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif dan berbasis dialog untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

Kunjungan Kogoya diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi terkini di Papua terkait pelaksanaan program MBG dan status hukum KNPB. Hasil temuan dan rekomendasi dari kunjungan ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan di Papua.

Perlu dicatat: Keterangan ini didasarkan pada informasi yang tersedia dan tidak bertujuan untuk membenarkan atau menyalahkan pihak manapun. Lebih lanjut, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dari semua pihak terkait untuk menciptakan situasi yang kondusif dan menghindari potensi konflik di Papua.