Pemerintah Antisipasi Ancaman Kebakaran Hutan di Seluruh Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, menyampaikan peringatan serius terkait potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meluas di Indonesia. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang cenderung terkonsentrasi di wilayah barat, prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan peningkatan risiko karhutla di wilayah timur Indonesia. Hal ini disampaikan Budi Gunawan dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (13 Maret 2025).

Budi Gunawan menekankan bahwa potensi karhutla ini bukan hanya ancaman bagi wilayah barat seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung, namun juga meliputi beberapa provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan (Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara), dan secara signifikan, wilayah timur Indonesia. Provinsi-provinsi di Indonesia timur yang masuk dalam zona rawan karhutla, berdasarkan prediksi BMKG, antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Papua bagian selatan, termasuk Maluku.

Langkah Antisipasi Pemerintah

Menyikapi ancaman karhutla yang meluas ini, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atas arahan Presiden Prabowo Subianto. Desk ini dibentuk untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi secara proaktif sebelum musim kemarau ekstrem melanda seluruh Indonesia. Langkah preventif ini dinilai krusial untuk meminimalisir kerugian yang dapat ditimbulkan oleh karhutla.

Pembentukan Tim Tanggap Darurat

Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan akan dipimpin oleh sejumlah kementerian dan lembaga penting. Leading sector dari desk ini terdiri dari:

• Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Menteri Kehutanan
• Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
• Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
• Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tim ini memiliki tanggung jawab penuh untuk mengkoordinasikan dan menjalankan strategi pencegahan dan penanggulangan karhutla secara efektif dan efisien. Kerja sama antar instansi yang solid dan koordinasi yang terintegrasi diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif karhutla bagi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat.

Pemerintah berharap dengan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan ini dapat mengurangi resiko kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Perhatian khusus diberikan pada wilayah Indonesia Timur yang sebelumnya jarang terdampak, namun kini menjadi daerah rawan karhutla berdasarkan prediksi BMKG.