Desk Koordinasi Perlindungan PMI-TPPO Diresmikan, Pemerintah Bertekad Tekan Angka Kekerasan terhadap Pekerja Migran

Pemerintah Indonesia meluncurkan inisiatif baru dalam upaya melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari kekerasan dan eksploitasi. Inisiatif tersebut berupa pembentukan Desk Koordinasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia-Tindak Pidana Pencucian Orang (TPPO), yang diresmikan pada Kamis (13 Maret 2025). Langkah ini merupakan respon atas tingginya angka kekerasan yang menimpa PMI pada tahun 2024, yang tercatat mencapai lebih dari 40.000 kasus, meliputi eksploitasi, kekerasan fisik, dan penyelundupan manusia. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, menekankan komitmen pemerintah untuk secara bertahap menurunkan angka tersebut melalui penanganan yang efektif dan terintegrasi, mulai dari tahap perekrutan hingga kepulangan PMI ke Tanah Air.

Pembentukan Desk Koordinasi ini menandai komitmen nyata pemerintah dalam memberikan perlindungan maksimal kepada PMI. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memberikan perhatian khusus pada isu ini, mengingat kontribusi signifikan PMI terhadap perekonomian nasional. Remitansi yang dikirim PMI pada tahun 2024 mencapai angka fantastis, yaitu Rp 251 triliun. Angka ini menjadi bukti nyata dedikasi dan pengorbanan PMI yang bekerja keras di luar negeri untuk keluarga dan negara. Oleh karena itu, pemerintah merasa berkewajiban untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka selama bekerja di luar negeri. Desk Koordinasi ini dipimpin oleh beberapa kementerian dan lembaga penting, dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai leading sector, didukung oleh Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Lingkungan Hidup. Kolaborasi antar lembaga ini diharapkan dapat menghasilkan sinergi yang optimal dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap PMI.

Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan Desk Koordinasi ini masih akan diuraikan lebih lanjut. Namun, pembentukannya sendiri telah menunjukan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan efektif. Harapannya, inisiatif ini dapat memberikan rasa aman dan perlindungan bagi PMI, sekaligus menekan angka kekerasan dan eksploitasi yang terus terjadi. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kinerja Desk Koordinasi juga akan menjadi hal penting untuk memastikan keberhasilan program ini dalam jangka panjang. Pemerintah juga akan terus berupaya meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada calon PMI agar mereka lebih waspada dan terhindar dari praktik-praktik ilegal dan eksploitatif.

Keberhasilan upaya ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, LSM, dan organisasi internasional. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak PMI di luar negeri. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas perlindungan terhadap PMI dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan aman, terhormat, dan mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang berlaku, baik di dalam maupun di luar negeri.

Leading Sector Desk Koordinasi Perlindungan PMI-TPPO:

• Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
• Kapolri
• Panglima TNI
• Menteri Lingkungan Hidup