Inisiatif Presiden Prabowo: Revitalisasi Sekolah Rakyat untuk Pendidikan Inklusif di Indonesia

Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berencana meluncurkan program revitalisasi Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2025-2026. Inisiatif ambisius ini menargetkan penyediaan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebuah langkah signifikan dalam upaya pemerataan akses pendidikan di seluruh Nusantara. Lebih dari 50 lokasi di berbagai penjuru Indonesia telah disiapkan untuk menjadi perintis program ini, menandakan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang diperlukan.

Program Sekolah Rakyat, yang akan dimulai pada Juli 2025, bukanlah konsep baru dalam sejarah pendidikan Indonesia. Akar sejarahnya dapat ditelusuri hingga masa penjajahan Belanda, dengan Volkschool sebagai cikal bakal. Sekolah Rakyat, yang saat itu dikenal sebagai Volkschool, didirikan pada tahun 1892 di Bandung, Jawa Barat, sebagai upaya—meski terbatas—untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Tujuannya, seperti yang tercatat dalam berbagai sumber sejarah, adalah untuk memberikan akses pendidikan dasar bagi masyarakat pribumi. Pada masa pendudukan Jepang, sekolah ini berganti nama menjadi Kokumin Gakko (Sekolah Rakyat Nasional) sebelum akhirnya, setelah kemerdekaan Indonesia, bertransformasi menjadi Sekolah Dasar (SD) pada 13 Maret 1946. Transformasi ini menandai sebuah babak baru dalam sejarah Sekolah Rakyat, beralih dari sebuah lembaga pendidikan di bawah pemerintahan kolonial menjadi pilar penting sistem pendidikan nasional.

Revitalisasi Sekolah Rakyat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya terbatas pada jenjang Sekolah Dasar. Program ini dirancang untuk menjangkau seluruh jenjang pendidikan dasar, mencakup Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Standar pendidikan yang diterapkan akan sejalan dengan kurikulum nasional, memastikan kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah-sekolah lainnya. Proses seleksi calon peserta didik akan dilakukan secara bertahap, dengan prioritas diberikan kepada anak-anak dari keluarga yang tergolong dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Verifikasi status ekonomi dan tes akademik akan menjadi bagian integral dari proses seleksi ini untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran.

Inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, pemerintah berupaya memutus siklus kemiskinan dan membuka peluang bagi generasi muda untuk mencapai potensi mereka secara maksimal. Program Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekadar program pendidikan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Keberhasilan program ini akan bergantung pada berbagai faktor, termasuk koordinasi antar lembaga pemerintah, keterlibatan masyarakat, dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Langkah selanjutnya adalah memastikan implementasi program ini berjalan efektif dan efisien, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan.