Normalisasi Sungai Ciliwung: Tanpa Penggusuran, Target Rampung Mei 2025

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan program normalisasi Sungai Ciliwung akan dilakukan tanpa menggusur warga terdampak. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk proyek jangka menengah ini. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta Selatan, Kamis (13/3/2025).

"Normalisasi Sungai Ciliwung ini akan dilakukan dengan pendekatan humanis kepada warga terdampak. Kami berkomitmen untuk tidak melakukan penggusuran," tegas Pramono. Ia optimistis program ini akan mampu mengurangi risiko banjir di Jakarta hingga 40 persen. "Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, maka potensi banjir di Jakarta dapat diturunkan hingga 40 persen," imbuhnya. Proyek ini melibatkan kerjasama intensif antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian PU, dan Kementerian ATR/BPN dalam hal pengadaan lahan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.

Kementerian ATR/BPN, melalui Menteri Nusron Wahid, mengungkapkan rencana pemerintah untuk menyediakan lahan seluas 11 hektar sepanjang 16 kilometer, membentang dari Kelurahan Pengadegan hingga Kelurahan Rawajati. Target penyelesaian pengadaan lahan ini ditetapkan pada akhir Mei 2025. "Jadwal pengadaan tanah telah disusun, dan skema sertifikasi lahan juga telah dibahas," kata Nusron. Ia menambahkan, "Pembangunan fisik diharapkan dapat dimulai awal Juni 2025 setelah lahan dinyatakan clean and clear."

Normalisasi Sungai Ciliwung, menurut Nusron, bertujuan ganda: memulihkan ekosistem sungai dan mengendalikan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Langkah ini diharapkan mampu melindungi warga dari dampak ekonomi akibat banjir. Sementara itu, Menteri PU, Dody Hanggodo, mengungkapkan harapannya agar program ini berjalan lancar dan efektif dalam mengurangi risiko banjir, bahkan berharap agar banjir di Jakarta dapat dihentikan sepenuhnya pada tahun ini. Kerjasama antar kementerian dan pemerintah daerah ini menunjukan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir yang telah lama menjadi momok bagi warga Jakarta.

Proyek normalisasi ini menjadi bagian penting dari strategi jangka menengah Pemprov DKI dalam mengatasi permasalahan banjir. Penggunaan pendekatan kemanusiaan dalam pembebasan lahan menjadi poin penting yang diutamakan, menunjukan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak warga. Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kerjasama yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat, dan tepat waktu dalam penyelesaian pengadaan lahan.

Detail Proyek Normalisasi Sungai Ciliwung:

• Luas lahan: 11 hektar
• Panjang area: 16 kilometer
• Lokasi: Kelurahan Pengadegan hingga Kelurahan Rawajati
• Target penyelesaian pengadaan lahan: Akhir Mei 2025
• Target dimulainya pembangunan fisik: Awal Juni 2025
• Tujuan: Mengendalikan banjir dan memulihkan ekosistem Sungai Ciliwung
• Metode pembebasan lahan: Pendekatan kemanusiaan, tanpa penggusuran
• Target pengurangan risiko banjir: 40 persen