Mensos Dorong Pembangunan Sekolah Rakyat di Jabar: Strategi Pemutusan Mata Rantai Kemiskinan

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengungkapkan rencana ambisius untuk membangun Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Dalam Rapat Koordinasi dan Sosialiasi Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Barat di Sekretariat Daerah Pemkab Bogor, Kamis (13/3/2025), Gus Ipul menekankan pentingnya inisiatif ini sebagai upaya strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan. Target awal pembangunan sebanyak 30 Sekolah Rakyat di Jawa Barat, dengan harapan satu Sekolah Rakyat berdiri di setiap kabupaten/kota, bahkan lebih di beberapa daerah. Program ini difokuskan untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, yang masuk dalam desil satu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep asrama yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan orang tua, khususnya yang memiliki anak usia sekolah dasar (SD), untuk tetap dapat mengunjungi anak-anak mereka secara berkala. Lebih jauh lagi, Gus Ipul memastikan bahwa seluruh biaya pendidikan di Sekolah Rakyat, termasuk biaya asrama, seragam, peralatan sekolah, dan kebutuhan lainnya, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Ke depan, diharapkan Sekolah Rakyat akan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, dengan kapasitas 300-500 siswa per jenjang, sehingga setiap Sekolah Rakyat dapat menampung sekitar 1.000 murid. Proses pembangunan tahap awal direncanakan dimulai tahun ini, setelah dilakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan pengecekan aset yang sesuai kriteria.

Gus Ipul juga menjelaskan proses seleksi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang akan memprioritaskan ketersediaan lahan dan aset yang dimiliki pemerintah daerah. Ia telah melakukan koordinasi intensif dengan bupati dan wali kota se-Jawa Barat untuk mengidentifikasi lokasi yang memenuhi syarat. Selain itu, program ini juga melibatkan kerjasama dengan pihak swasta. Target jangka pendek adalah pembangunan 200 Sekolah Rakyat, dengan porsi 50% dibangun oleh pemerintah dan 50% lainnya oleh pihak swasta. Kabupaten Bogor sendiri menjadi salah satu daerah prioritas dalam rencana pembangunan ini.

Kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat akan mengadopsi kurikulum sekolah unggulan, dengan penambahan pendidikan karakter dan bela negara. Saat ini, kementerian masih dalam proses penyempurnaan kurikulum, yang akan memadukan unsur kurikulum nasional dan internasional. Program ini juga akan memberikan pendampingan pasca kelulusan bagi para siswa, untuk memastikan keberhasilan mereka dalam memasuki dunia kerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik inisiatif ini dan menekankan pentingnya perubahan kultural dalam mengatasi kemiskinan. Beliau menyoroti pentingnya integrasi pendidikan untuk memutus siklus kemiskinan antar generasi, serta menekankan perlunya revolusi pendidikan dengan berbagai strategi seperti mengubah jam belajar siswa dan mengintegrasikan siswa berprestasi rendah di sekolah favorit untuk menciptakan lingkungan belajar yang kompetitif dan memotivasi.

Secara keseluruhan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat miskin dan memutus mata rantai kemiskinan. Dengan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, asrama, dan pendampingan pasca lulus, program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.