Defisit APBN Dua Bulan Pertama 2025: Pemerintah Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tetap Terkendali

Defisit APBN Dua Bulan Pertama 2025: Pemerintah Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tetap Terkendali

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatatkan defisit Rp 31,2 triliun hingga Februari 2025. Angka ini disertai penurunan signifikan penerimaan pajak sebesar 30,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dari Rp 269,02 triliun menjadi Rp 187,8 triliun. Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa periode dua bulan masih terlalu dini untuk menyimpulkan adanya penurunan ekonomi yang masif. Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Pemerintah, menurut Airlangga, telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya selama bulan Ramadan dan Idul Fitri. Stimulus ekonomi yang dirancang diharapkan mampu merangsang peningkatan konsumsi masyarakat dan pada akhirnya mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. "Ini baru perkembangan dua bulan," jelas Airlangga. "Kita akan melihat dampak program yang diluncurkan menjelang Lebaran. Mudah-mudahan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi, mendorong konsumsi, dan kita juga berharap ekspor berjalan lancar."

Beberapa program stimulus yang direncanakan meliputi:

  • Gerakan diskon untuk belanja ritel dan online.
  • Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan (BHR).
  • Diskon tiket pesawat.
  • Diskon tarif jalan tol.

Airlangga menekankan bahwa program-program ini dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Meskipun defisit APBN dan penurunan penerimaan pajak menjadi sorotan, Airlangga menyatakan optimisme pemerintah atas capaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Ia juga menegaskan bahwa defisit APBN saat ini masih berada di bawah target 3%, dan rasio utang pemerintah masih di bawah 40%. "Kita masih optimis," tegas Airlangga. "Defisit masih di bawah 3%, dan rasio utang di bawah 40%. Banyak negara lain yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi, contohnya Singapura dengan 170% dan Jepang juga tinggi."

Meskipun angka defisit dan penurunan pendapatan pajak menimbulkan kekhawatiran, pemerintah tampaknya berupaya meyakinkan publik bahwa situasi masih terkendali dan langkah-langkah yang diambil akan mampu mengatasi tantangan tersebut. Keberhasilan program stimulus yang tengah disiapkan akan menjadi penentu utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi secara ketat dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan.

Pemerintah juga akan terus mengevaluasi efektifitas dari program stimulus yang telah dan akan dijalankan untuk memastikan bahwa anggaran negara dialokasikan secara tepat guna dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN menjadi kunci kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi.