Normalisasi Ciliwung: Upaya Pemprov DKI Tekan Risiko Banjir Jakarta hingga 40 Persen

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung sebagai upaya signifikan dalam mengurangi risiko banjir yang kerap melanda Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam keterangan pers usai rapat koordinasi bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri ATR/BPN pada Kamis, 13 Maret 2025, menyatakan bahwa proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan potensi banjir hingga 40 persen. "Jika normalisasi ini berjalan sesuai rencana," ujar Pramono, "maka 40 persen potensi banjir Jakarta dapat ditanggulangi secara efektif."

Langkah ini bukan hanya sekedar pengerukan sungai, melainkan juga sebuah pendekatan holistik yang mengedepankan aspek kemanusiaan. Pemprov DKI Jakarta menekankan komitmennya untuk menghindari penggusuran warga terdampak. Pramono menegaskan, proses normalisasi akan dilakukan dengan pendekatan yang manusiawi dan berdialog, memastikan hak-hak warga terlindungi. "Kami berkomitmen untuk tidak melakukan penggusuran dalam proses normalisasi ini," tegasnya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam proyek-proyek infrastruktur yang kini lebih mengedepankan aspek sosial dan lingkungan.

Dukungan dari Kementerian terkait menjadi kunci keberhasilan proyek ini. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi pengadaan tanah sepanjang 16 kilometer, dari Pengadegan hingga Rawajati, yang dibutuhkan untuk proyek normalisasi. Luas lahan yang akan dibebaskan mencapai 11 hektar. Nusron menambahkan, " Timeframe pengadaan tanah telah ditetapkan, dan skema sertifikasi tanah juga telah dibahas. Target penyelesaian pengadaan tanah adalah akhir Mei 2025, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada awal Juni 2025." Ia berharap proses pengadaan tanah berjalan lancar sehingga proyek dapat dimulai tepat waktu dan sesuai rencana.

Normalisasi Sungai Ciliwung tidak hanya difokuskan pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek lingkungan dan ekonomi. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan harapannya agar proyek ini berjalan lancar sehingga mampu mengurangi potensi banjir dan melindungi perekonomian masyarakat. "Harapan kami," kata Dody, "banjir di Jakarta dapat dihentikan pada tahun ini." Proyek ini diharapkan dapat memulihkan ekosistem sungai dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan, sekaligus mencegah kerugian ekonomi akibat banjir yang sering terjadi.

Proyek ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, menunjukkan sinergi antar lembaga pemerintah dalam menangani permasalahan banjir Jakarta. Komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan banjir Jakarta merupakan langkah penting dalam membangun kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Keberhasilan proyek ini akan menjadi contoh penting dalam pengelolaan infrastruktur dan penanggulangan bencana di Indonesia.

Timeline Proyek:

• Akhir Mei 2025: Target penyelesaian pengadaan tanah.
• Awal Juni 2025: Dimulainya pembangunan fisik.