Kementerian Keuangan Tunda Laporan Kinerja APBN Januari 2025: Menunggu Data Stabil

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda pelaporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Januari 2025. Penundaan ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Maret 2025 yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Keputusan tersebut diambil lantaran data APBN Januari 2025 dinilai masih belum stabil dan memerlukan waktu untuk pengolahan lebih lanjut guna menghindari interpretasi yang keliru.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pelaporan kinerja APBN biasanya dilakukan secara bulanan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Namun, untuk bulan Januari, data yang masih fluktuatif mengakibatkan penundaan pelaporan. Kemenkeu memilih untuk merangkum laporan kinerja bulan Januari bersamaan dengan laporan bulan Februari dalam konferensi pers tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan data yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Banyak pertanyaan mengapa laporan Januari tidak disampaikan di bulan Februari," ujar Sri Mulyani. "Untuk menjelaskan pelaksanaan APBN di awal tahun, kami melihat data masih sangat belum stabil karena berbagai faktor. Kami perlu menunggu hingga data stabil untuk memberikan laporan yang lebih akurat dan terbandingkan, seperti membandingkan mangga dengan mangga," tambahnya, menekankan pentingnya menghindari interpretasi yang salah atas data yang belum sepenuhnya matang.

Dalam konferensi pers tersebut, Kemenkeu memaparkan berbagai hal terkait perkembangan belanja negara, implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, perkembangan pendapatan negara, dan aspek pembiayaan APBN. Penjelasan komprehensif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan akurat tentang kondisi keuangan negara di awal tahun 2025.

Sebelumnya, Kemenkeu sempat merilis dokumen kinerja APBN Januari 2025 di situs web resminya pada tanggal 12 Maret 2025. Namun, dokumen tersebut kemudian ditarik kembali (takedown) sebelum konferensi pers. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menjelaskan bahwa penarikan dokumen tersebut dilakukan untuk menghindari penyampaian informasi yang terfragmentasi dan kurang komprehensif. Pihaknya memilih untuk menunggu hingga konferensi pers untuk menyampaikan data yang lebih lengkap dan terkonfirmasi.

"Dokumen tersebut ditarik sementara karena konferensi pers APBN KiTa dimajukan, sehingga informasi dapat disampaikan secara lebih komprehensif dalam satu kesempatan," jelas Deni. Langkah ini menunjukkan komitmen Kemenkeu dalam menjaga transparansi dan akurasi informasi terkait pengelolaan keuangan negara.

Penundaan pelaporan ini menimbulkan pertanyaan tentang proses pengumpulan dan validasi data APBN. Namun, penjelasan Kemenkeu menekankan pentingnya prioritas akurasi data daripada kecepatan pelaporan. Dengan demikian, penundaan ini dapat dianggap sebagai langkah antisipatif untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan memberikan pemahaman yang lebih tepat kepada publik mengenai kondisi keuangan negara.

Poin-poin penting:

• Penundaan pelaporan kinerja APBN Januari 2025.
• Data APBN Januari 2025 masih belum stabil.
• Laporan Januari dan Februari digabung dalam konferensi pers Maret.
• Dokumen APBN Januari 2025 sempat dirilis lalu ditarik kembali oleh Kemenkeu.
• Penjelasan komprehensif mengenai APBN diberikan dalam konferensi pers.
• Prioritas akurasi data dibandingkan kecepatan pelaporan.