Penyalahgunaan Dana PIP: Empat Larangan Krusial dan Sanksi Tegas bagi Pelaku

Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan mulia untuk membantu siswa kurang mampu, belakangan tercoreng oleh praktik penyalahgunaan dana. Tidak hanya terbatas pada lingkup sekolah, penyelewengan dana PIP telah merambah ke berbagai pihak, termasuk oknum petugas bank, kepala sekolah, bahkan pihak-pihak yang mengklaim membantu siswa dalam proses penerimaan PIP. Kasus-kasus tersebut menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi integritas program ini.

Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud Nomor 19 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen) secara tegas melarang sejumlah praktik yang merugikan penerima manfaat dan negara. Larangan-larangan tersebut, jika dilanggar, akan berujung pada sanksi yang beragam, mulai dari pengurangan dana hingga proses hukum. Berikut empat larangan krusial yang harus dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan PIP:

1. Manipulasi Data Kemiskinan: Melakukan upaya untuk mempengaruhi peserta didik, orang tua, atau wali, serta pihak sekolah untuk memanipulasi atau memalsukan data tingkat kemiskinan agar siswa dapat masuk ke dalam kategori penerima PIP. Praktik ini merupakan bentuk kecurangan yang serius dan menghambat penyaluran bantuan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

2. Pemotongan Dana PIP: Melakukan pemotongan, pungutan, atau pengambilan dana PIP yang telah diterima oleh siswa. Tindakan ini merupakan pelanggaran hukum yang nyata dan dapat dijerat dengan sanksi pidana. Tidak ada pihak yang berhak untuk mengambil sebagian atau seluruh dana PIP yang seharusnya menjadi hak siswa.

3. Pengambilan Buku Tabungan/Kartu ATM: Menyimpan atau mengambil buku tabungan SimPel dan/atau kartu debit ATM penerima PIP tanpa persetujuan dari peserta didik, orang tua, atau wali. Privasi dan keamanan dana PIP harus dijaga dengan ketat, dan akses terhadap rekening hanya boleh dilakukan oleh yang berhak.

4. Pelanggaran Hukum Lainnya: Melakukan tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan penerima PIP dan/atau negara. Klausul ini mencakup berbagai kemungkinan tindakan melawan hukum yang dapat mengancam integritas program PIP. Semua pihak terkait harus selalu bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Selain larangan di atas, Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud juga menetapkan sanksi tegas bagi para pelanggar. Sanksi tersebut bervariasi tergantung pada aktor yang terlibat dan tingkat pelanggaran yang dilakukan:

• Pengelola PIP Satuan Pendidikan: Berpotensi dikenai sanksi berupa pengurangan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS), rekomendasi penghentian penyaluran dana BOS, dan tidak diberikan bantuan pemerintah lainnya yang dikelola Kemendikdasmen. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendorong pengelola PIP untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan bertanggung jawab.

• Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemangku Kepentingan: Kuota penerima PIP Dikdasmen tahun berikutnya akan dikurangi maksimal hingga 80 persen. Pembatasan kuota ini merupakan sanksi yang signifikan dan akan berdampak langsung pada jumlah siswa yang dapat menerima manfaat PIP.

• Bank Penyalur/Lembaga Penyalur: Sanksi akan diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama penyaluran dana PIP. Hal ini memastikan pertanggungjawaban pihak-pihak yang berperan dalam penyaluran dana PIP.

Kemendikbud menekankan bahwa seluruh transaksi dana PIP terekam dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sistem ini memungkinkan untuk melacak dan mendeteksi setiap penyelewengan dana yang terjadi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan dana PIP akan diproses secara hukum, tidak peduli seberapa lihai mereka mencoba untuk menyembunyikan jejaknya. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk menjaga agar PIP tetap menjadi program yang efektif dan adil bagi siswa yang membutuhkan.