Gubernur Jabar Prioritaskan Penataan Lingkungan di Bogor: Titik Nol Pemulihan Ekosistem Jawa Barat

Gubernur Jabar Prioritaskan Penataan Lingkungan di Bogor: Titik Nol Pemulihan Ekosistem Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin rapat koordinasi bersama Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dan kepala daerah se-Jawa Barat pada Kamis (13/3/2025). Rapat yang digelar di Ruang Serbaguna I Setda Kabupaten Bogor tersebut menghasilkan keputusan penting: menjadikan Bogor sebagai titik awal pembenahan lingkungan di Jawa Barat. Keputusan ini didasari oleh pemahaman bahwa Bogor, sebagai hulu dari banyak sungai di Jawa Barat, memegang peranan krusial dalam pengelolaan lingkungan daerah tersebut. Pembenahan ini meliputi penataan bangunan yang tidak sesuai aturan, guna mencegah dampak negatif terhadap ekosistem dan mengurangi risiko bencana alam seperti banjir.

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya langkah proaktif dalam menangani masalah lingkungan. Beliau menyatakan, "Hari ini kita fokus merehabilitasi berbagai problem lingkungan dimulai dari Bogor karena hulunya ada di sini." Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret dan sistematis dalam mengatasi persoalan lingkungan yang kompleks. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa penataan lingkungan di Bogor bukan semata-mata kebijakan administratif, tetapi juga memiliki landasan historis yang kuat. Bogor, sebagai pusat Kerajaan Sunda di masa lalu, menyimpan warisan sejarah dan budaya yang tak ternilai harganya. Dengan menjadikan Bogor sebagai pusat pembenahan, pemerintah provinsi berharap dapat menginspirasi daerah lain untuk turut serta dalam upaya pelestarian lingkungan.

Bogor: Warisan Sejarah dan Pusat Peradaban

Sejarah Bogor sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Sunda pada masa Sri Baduga Maharaja (Prabu Siliwangi) sekitar tahun 1482–1521 menjadi landasan filosofis dari program ini. Pemindahan ibu kota dari Kawali, Ciamis, ke Pakuan Pajajaran (Bogor) menandai puncak kejayaan Kerajaan Sunda. Catatan sejarah, termasuk catatan Tome Pires tahun 1513 yang menyebut ibu kota Sunda sebagai "Dayo" di daerah pegunungan, semakin memperkuat posisi Bogor sebagai pusat peradaban penting di Nusantara. Dedi Mulyadi menambahkan, "Bogor ini dulu pusatnya Kerajaan Sunda. Jadi siapa yang berbuat baik di Bogor, maka dia akan menebarkan kebaikan ke berbagai tempat." Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembenahan lingkungan di Bogor diharapkan memiliki dampak positif yang meluas ke seluruh Jawa Barat.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Solusi Terpadu

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Kehadiran kedua menteri ini menandai pentingnya pendekatan kolaboratif dalam penanganan masalah lingkungan dan sosial pasca-bencana. Menteri Kesehatan menyoroti peningkatan masalah kesehatan masyarakat pasca-banjir, sementara Menteri Sosial menekankan pentingnya penargetan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengatasi kemiskinan. Dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah daerah berupaya untuk memberikan solusi terpadu yang mengatasi berbagai dampak dari kerusakan lingkungan dan bencana alam. Upaya ini termasuk pencegahan bencana, pemulihan pasca-bencana, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Langkah awal yang diinisiasi di Bogor diharapkan dapat menjadi model dan inspiratif bagi daerah lain di Jawa Barat. Melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, pemerintah provinsi optimistis dapat mencapai tujuan jangka panjang untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan.