Sidang Perdana Kasus Hasto Kristiyanto: PDI-P Sebut Dakwaan KPK sebagai Kriminalisasi Politik

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menghadiri sidang perdana kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14 Maret 2025). Hasto, yang tiba di pengadilan dengan raut wajah tenang, menyatakan bahwa proses hukum yang menjeratnya merupakan upaya kriminalisasi yang sarat muatan politis. Pernyataan ini disampaikannya di hadapan awak media dan sebelum memasuki ruang sidang untuk mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya telah menunggu momentum ini," ujar Hasto. "Hari ini, proses persidangan atas kasus yang saya yakini dipaksakan oleh KPK akhirnya dimulai. Saya memandang ini sebagai bentuk kriminalisasi yang diwarnai intervensi politik." Hasto menegaskan kembali pendiriannya, menyatakan dirinya sebagai korban dari suatu upaya untuk mendiskreditkan dirinya dan partainya. Ia menekankan keyakinan akan independensi lembaga peradilan dan berharap proses hukum akan berjalan adil, mencerminkan supremasi hukum di Indonesia.

Meskipun menyatakan keyakinan atas keadilan peradilan, Hasto secara tegas tetap menyoroti tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia menegaskan bahwa dakwaan KPK, yang terkait dengan dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dan suap pengurusan anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) 2019-2024, merupakan konstruksi kasus yang bertujuan politis. Hasto didakwa telah memerintahkan Harun, salah satu pihak yang terlibat, untuk menghilangkan barang bukti berupa handphone dengan cara merendamnya di air dan menghindari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020. PDI-P sendiri telah secara konsisten menyuarakan ketidaksetujuan terhadap proses penetapan tersangka terhadap Sekjennya.

Sidang perdana ini ditandai dengan kehadiran sejumlah pendukung Hasto dan kader PDI-P di sekitar pengadilan. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh partai terhadap Sekjennya dan menunjukan sikap partai terhadap dakwaan yang dilayangkan KPK. Proses persidangan selanjutnya akan diawasi dengan ketat oleh berbagai pihak, mengingat implikasi politik yang cukup besar dari kasus ini. Pihak PDI-P berharap agar proses persidangan berlangsung transparan dan objektif, serta diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan akurat, bukan berdasarkan motif-motif politis.

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat akan menjadi medan untuk membuktikan kebenaran dari berbagai klaim yang telah dikemukakan oleh kedua belah pihak. Baik tim kuasa hukum Hasto maupun Jaksa Penuntut Umum dari KPK bersiap untuk memaparkan bukti dan argumen mereka, sekaligus menguji kekuatan dakwaan dan pembelaan yang akan disampaikan selama proses persidangan. Publik pun menunggu dengan penuh perhatian bagaimana jalannya persidangan dan putusan yang dihasilkan nanti.

Catatan: Pernyataan dan narasi di atas telah dikonstruksi ulang berdasarkan informasi yang diberikan, tanpa menambahkan atau mengurangi substansi informasi yang ada.