Pemerintah Awali Persiapan APBN 2026 dengan Tekanan pada Efisiensi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memulai tahapan awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Langkah ini ditandai dengan pertemuannya bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Istana Kepresidenan pada Selasa, 4 Maret 2025. Pertemuan tersebut merupakan langkah awal dalam proses panjang perencanaan keuangan negara untuk tahun mendatang. Meskipun detail pembahasan masih dirahasiakan, Menteri Sri Mulyani menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan rapat internal untuk persiapan APBN 2026 dan telah melaporkan perkembangannya kepada Presiden.

Salah satu fokus utama dalam penyusunan APBN 2026 adalah peningkatan efisiensi anggaran. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Sri Mulyani dalam berbagai kesempatan. Ia menekankan bahwa keberhasilan efisiensi anggaran pada tahun 2025 akan menjadi dasar acuan dalam penyusunan APBN tahun berikutnya. Lebih lanjut, Sri Mulyani berharap kebijakan efisiensi yang diterapkan saat ini dapat membentuk budaya baru dalam birokrasi pemerintahan. Budaya ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target program.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada 13 Februari 2025, Sri Mulyani menjelaskan bahwa meskipun penyusunan APBN 2026 belum dimulai secara formal, pemerintah tengah berupaya membangun landasan yang kuat. Upaya ini difokuskan pada optimalisasi pengeluaran negara agar lebih terarah, efektif, dan akuntabel. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa proses efisiensi tidak akan menghambat pencapaian target pembangunan nasional dan pelayanan publik yang optimal. Sri Mulyani menegaskan, peningkatan efisiensi bertujuan untuk mencapai tata kelola keuangan negara yang lebih baik dan berkelanjutan.

Pemerintah menyadari bahwa penyusunan APBN merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan yang matang. Oleh karena itu, tahapan awal ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga terkait, untuk memastikan bahwa APBN 2026 dapat mengakomodasi kebutuhan nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tahapan selanjutnya dari proses ini akan terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

• Poin-poin penting dalam penyusunan APBN 2026:
  • Fokus utama pada efisiensi anggaran.
  • Membangun budaya baru efisiensi dalam birokrasi.
  • Tidak mengorbankan pelayanan publik dan pencapaian target program.
  • Proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
  • Tercapainya tata kelola keuangan negara yang baik dan berkelanjutan.