DPR Desak Pemerintah Akselerasi Pengangkatan CPNS dan PPPK, Simulasi Diperlukan

Penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga akhir tahun 2025 oleh pemerintah telah memicu reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR telah memberikan masukan resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait percepatan proses pengangkatan tersebut. Masukan tersebut disampaikan menyusul hasil rapat Komisi II DPR dengan KemenPAN-RB dan BKN beberapa waktu lalu.

"Dua hari lalu, kami telah menyampaikan masukan kepada pemerintah," ungkap Dasco saat ditemui di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025). Dasco menekankan pentingnya simulasi untuk mempercepat proses pendataan dan pengangkatan CPNS dan PPPK. Hal ini bertujuan agar proses pengangkatan dapat diselesaikan lebih cepat dari target akhir tahun 2025 yang telah ditetapkan pemerintah.

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan, "Kami meminta pemerintah melakukan simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikannya, dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar dapat dilakukan lebih cepat dan semuanya dapat diselesaikan pada tahun 2025. Kami akan menunggu hasil evaluasi pemerintah terkait usulan percepatan ini, paling lambat minggu depan." Langkah ini diambil DPR sebagai respon atas kekhawatiran akan lambatnya proses rekrutmen dan dampaknya terhadap pelayanan publik.

Sementara itu, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, sebelumnya telah menyampaikan bahwa pengangkatan CASN 2024 perlu dilakukan secara hati-hati. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan tertulis pada Jumat (8/3), menjelaskan perlunya kehati-hatian dalam proses pengangkatan CASN untuk memastikan kualitas dan integritas calon pegawai. Penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024, menurutnya, merupakan hasil keputusan bersama pemerintah dan Komisi II DPR dalam rapat dengar pendapat pada Rabu (5/3).

"Kami menyadari penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu karena harus dilakukan secara cermat dan hati-hati," tegas Rini dalam keterangan tertulis tersebut. Pernyataan ini seolah menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR terkait target penyelesaian pengangkatan CPNS dan PPPK. DPR mendesak percepatan, sementara pemerintah menekankan pentingnya kehati-hatian agar tercipta proses yang efektif dan transparan.

Perbedaan pandangan ini menimbulkan dinamika politik yang menarik untuk disimak. Percepatan proses pengangkatan CPNS dan PPPK tentu menjadi harapan bagi banyak calon pelamar yang menantikan kepastian karir. Namun demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa proses percepatan tersebut tidak mengorbankan kualitas dan integritas dalam proses seleksi. Hasil simulasi yang diminta DPR diharapkan dapat memberikan solusi yang seimbang antara kecepatan dan kualitas dalam rekrutmen CPNS dan PPPK.

Berikut poin penting yang menjadi fokus masukan DPR:

• Percepatan Pengangkatan: DPR mendesak percepatan proses pengangkatan CPNS dan PPPK agar selesai pada tahun 2025.
• Simulasi Pendataan: DPR meminta pemerintah melakukan simulasi untuk mempercepat dan merapikan proses pendataan calon pegawai.
• Respon Pemerintah: Pemerintah akan memberikan tanggapan atas masukan DPR paling lambat minggu depan.
• Kehati-hatian Pemerintah: Pemerintah menekankan perlunya kehati-hatian dalam proses pengangkatan untuk memastikan kualitas dan integritas calon pegawai.