Penyegelan Bobocabin Gunung Mas: Keterlambatan Penegakan Hukum dan Pertanyaan Publik

Penyegelan Bobocabin Gunung Mas di Puncak, Bogor, oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), pada Kamis (13/3), telah menimbulkan gelombang pertanyaan publik. Keheranan muncul karena penginapan tersebut telah beroperasi sejak tahun 2022, memunculkan pertanyaan mengenai keterlambatan tindakan penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan. Zulhas, melalui unggahan di akun media sosial pribadinya dan Partai Amanat Nasional (PAN), menjelaskan tindakan penyegelan tersebut sebagai respons terhadap pelanggaran berat yang dilakukan Bobocabin Gunung Mas. Video penyegelan yang viral tersebut dibanjiri komentar netizen yang mempertanyakan alasan keterlambatan tindakan pemerintah.

Dalam menanggapi pertanyaan publik, Zulhas menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menegakkan hukum dan melestarikan lingkungan. Ia membantah tudingan atas lambannya tindakan pemerintah dengan merujuk pada sebuah hadis Nabi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyegelan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membenahi lingkungan hidup secara bertahap, dengan fokus pada penyelamatan lingkungan dan pembangunan masa depan yang berkelanjutan. Zulhas juga menanggapi komentar yang memuji Bobocabin sebagai tempat wisata yang bagus, dengan menyatakan bahwa keputusan penyegelan telah melalui tahapan dan kajian yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan mempertimbangkan berbagai aspek terkait. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa proses penyegelan telah melalui pertimbangan yang matang dan melibatkan berbagai instansi terkait.

Penyegelan Bobocabin Gunung Mas, menurut Zulhas, merupakan bagian dari upaya lebih luas untuk melindungi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu Sungai Ciliwung, yang meliputi area seluas 28.000 hektar dan diperkirakan terdapat 145.000 titik yang membutuhkan perhatian. Sebelum melakukan penyegelan, Zulhas tampak meninjau lokasi dan memasang papan peringatan yang menjelaskan bahwa area tersebut berada dalam pengawasan pejabat pengawas lingkungan hidup. Ia menegaskan kembali bahwa keberadaan Bobocabin Gunung Mas merupakan pelanggaran berat, berbeda dengan kasus Hibisc Fantasy Puncak yang dikelola oleh Jaswita, yang menunjukkan perbedaan perlakuan terhadap pelanggaran lingkungan di kawasan tersebut. Perbedaan perlakuan ini menjadi sorotan tersendiri yang perlu dikaji lebih lanjut oleh publik.

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di media sosial terkait penyegelan ini antara lain:

• Mengapa penyegelan baru dilakukan setelah dua tahun Bobocabin beroperasi?
• Apakah proses perizinan Bobocabin telah sesuai prosedur?
• Seberapa besar dampak lingkungan dari keberadaan Bobocabin Gunung Mas?
• Apakah ada perbedaan perlakuan terhadap pelanggaran lingkungan di kawasan tersebut?
• Bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di kawasan Puncak?

Kejadian ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum dan perlindungan lingkungan. Publik berharap agar pemerintah dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan transparan terkait proses penyegelan Bobocabin Gunung Mas, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Proses penyegelan ini juga menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, khususnya di kawasan Puncak yang rawan akan kerusakan lingkungan.