Imbauan WFA Jelang Lebaran: Kadin Siap Koordinasi, Namun Produktivitas Tetap Prioritas

Pemerintah kembali mendorong penerapan Work From Anywhere (WFA) di sektor swasta menjelang periode mudik Lebaran. Langkah ini, yang sebelumnya diutarakan oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan memastikan kelancaran arus mudik nasional. Himbauan ini disambut oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang menyatakan kesiapannya untuk berkoordinasi dengan anggotanya terkait implementasi kebijakan tersebut.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengenai percepatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan penerapan WFA. Anindya menjelaskan bahwa diskusi tersebut difokuskan pada dua poin utama: mempercepat pencairan THR untuk memfasilitasi rencana mudik masyarakat, dan mendorong penerapan WFA untuk mengurangi potensi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas selama periode mudik yang diperkirakan akan dimulai H-7 Lebaran. Kadin berkomitmen untuk melakukan koordinasi intensif dengan seluruh anggotanya guna membahas kelayakan dan implementasi WFA di masing-masing sektor usaha.

Namun, Anindya menekankan bahwa penerapan WFA tidak bisa bersifat universal. Ia menjelaskan bahwa beberapa sektor, khususnya industri padat karya, memiliki keterbatasan dalam menerapkan WFA karena tuntutan produktivitas dan operasional yang spesifik. “Tidak semua sektor bisa menerapkan WFA. Sektor manufaktur misalnya, memiliki ketergantungan pada kehadiran fisik pekerja di lokasi produksi. Hal ini berbeda dengan sektor jasa yang mungkin memiliki fleksibilitas lebih tinggi dalam menerapkan sistem kerja jarak jauh,” ujarnya. Kendati demikian, Kadin tetap membuka peluang bagi sektor-sektor yang memungkinkan untuk menerapkan WFA, dengan catatan bahwa produktivitas tetap terjaga. Hal ini penting untuk memastikan kelangsungan bisnis dan keberlanjutan operasional perusahaan.

Lebih lanjut, Anindya menambahkan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya mengurangi kepadatan lalu lintas dengan menjaga produktivitas bisnis. Kadin siap bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran, tetapi keberlangsungan usaha juga merupakan prioritas utama. Pemerintah sendiri telah menerapkan WFA di instansi pemerintah mulai tanggal 24 hingga 27 Maret 2025 sebagai langkah proaktif dalam mendukung program mudik nasional. Langkah ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi perusahaan swasta dalam mengimplementasikan kebijakan yang sama.

Kesimpulannya, upaya pemerintah untuk mendorong penerapan WFA di sektor swasta menjelang Lebaran merupakan langkah yang perlu dikaji secara komprehensif. Meskipun bertujuan mulia, implementasi WFA harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk karakteristik masing-masing sektor usaha dan dampaknya terhadap produktivitas. Koordinasi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci keberhasilan program ini, sehingga tujuan kelancaran mudik dapat tercapai tanpa mengorbankan produktivitas dan keberlanjutan usaha.