Percepatan Normalisasi Sungai Ciliwung: Target Rampung 2026 untuk Mitigasi Banjir Jakarta

Bencana banjir bandang yang baru-baru ini melanda Sukabumi dan Jabodetabek telah mendorong percepatan program normalisasi Sungai Ciliwung. Pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk menyelesaikan proyek vital ini pada tahun 2026. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dihadiri Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Dari total panjang Sungai Ciliwung yang mencapai 33,69 kilometer, sejauh ini baru 17,14 kilometer yang telah dinormalisasi. Sisa 16,55 kilometer masih memerlukan penanganan segera. Kementerian PUPR menekankan kesiapan aspek teknis dan anggaran, sehingga setelah proses pembebasan lahan tuntas, pengerjaan fisik dapat langsung dimulai tanpa hambatan. Proses ini membutuhkan pembebasan lahan seluas 35,94 hektare yang terdiri dari 5.353 bidang tanah. Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan bahwa percepatan pembebasan lahan menjadi prioritas utama dalam waktu dekat.

Pembebasan Lahan dan Jangka Waktu Proyek:

• Kementerian PUPR memastikan kesiapan teknis dan anggaran.
• Pembebasan lahan seluas 35,94 hektare (5.353 bidang) menjadi fokus utama.
• Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan skema pembebasan lahan di segmen Pengadegan hingga Rawajati (11 hektare, 16 km) ditargetkan rampung akhir Mei 2025, dengan pembangunan fisik dimulai Juli 2025.

Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan strategi jangka menengah untuk pengendalian banjir Jakarta, diproyeksikan mampu mengurangi potensi banjir hingga 40%. Upaya ini diintegrasikan dengan strategi struktural dan non-struktural lainnya, seperti pembangunan dua bendungan kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi, serta Sodetan Ciliwung (terowongan sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa berdiameter 3,5 meter).

Aspek Sosial dan Relokasi:

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya pendekatan manusiawi dalam pelaksanaan program ini. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memberikan solusi relokasi dan kompensasi yang adil kepada warga terdampak. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah akan memastikan proses relokasi berjalan dengan lancar dan terencana dengan baik, sehingga tidak menimbulkan permasalahan sosial di kemudian hari.

Proyek normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam mengurangi risiko banjir di Jakarta. Dengan target penyelesaian pada tahun 2026, diharapkan proyek ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga Jakarta dari ancaman banjir yang kerap terjadi.