Dugaan Korupsi di Pertamina: Ancaman Terhadap Kepercayaan Publik dan Strategi Pemulihan Citra

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Kilang Internasional tengah menjadi sorotan publik. Tersangka Riva Siahaan dkk. dijerat dengan kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp 193 triliun pada tahun 2023 dan berpotensi mencapai Rp 965 triliun dalam periode 2018-2023. Angka ini melampaui kasus korupsi sebelumnya dan menimbulkan gelombang ketidakpercayaan yang meluas terhadap perusahaan pelat merah tersebut. Kejaksaan Agung menuding adanya kerugian berlapis, termasuk kerugian dari ekspor minyak mentah dalam negeri (Rp 35 triliun), impor minyak mentah dalam negeri (Rp 2,7 triliun), impor BBM (Rp 9 triliun), kompensasi selisih harga (Rp 126 triliun), dan subsidi (Rp 21 triliun). Besarnya angka kerugian negara ini membuat publik mempertanyakan pengelolaan keuangan dan transparansi operasional Pertamina.

Perhitungan sederhana menunjukkan dampak signifikan dari kerugian tersebut. Jika kerugian Rp 193 triliun hanya dihitung dari selisih harga Pertamax dan Pertalite, maka volume BBM yang terlibat mencapai puluhan juta kiloliter, setara dengan konsumsi Pertamax selama bertahun-tahun. Hal ini memicu keresahan publik, terlebih mengingat Pertamina tidak menerima subsidi untuk Pertamax, sehingga asal-usul kerugian negara dalam konteks ini menjadi pertanyaan besar yang memerlukan penjelasan transparan dari pihak berwenang dan Pertamina sendiri. Kejanggalan ini diperparah dengan angka kompensasi yang diterima Pertamina pada 2023 yang jauh lebih rendah dari angka yang dituduhkan dalam kasus tersebut. Meskipun ada potensi kerugian dari ekspor-impor minyak mentah, perlu penjelasan rinci terkait mekanisme dan perhitungan kerugian tersebut. Ketidakjelasan ini semakin memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap Pertamina.

Strategi Pemulihan Citra dan Kepercayaan Publik:

Di tengah badai krisis kepercayaan ini, Pertamina membutuhkan strategi manajemen krisis yang terukur dan efektif. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil antara lain:

• Transparansi dan Kerja Sama dengan Kejaksaan Agung: Pertamina perlu bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memberikan penjelasan yang transparan dan detail kepada publik mengenai duduk perkara kasus ini. Konferensi pers bersama dapat menjadi langkah awal untuk membangun kepercayaan kembali.
• Penjelasan Terperinci Proses Bisnis: Pertamina wajib memberikan penjelasan komprehensif tentang proses produksi, distribusi, dan tata niaga BBM. Transparansi dalam setiap tahapan proses bisnis akan membantu publik memahami operasional perusahaan dan menghilangkan kesalahpahaman.
• Audit Independen Rantai Suplai BBM: Pembentukan tim audit independen yang melibatkan pakar perminyakan dan ekonom terkemuka akan menunjukkan komitmen Pertamina terhadap transparansi dan akuntabilitas. Hasil audit ini perlu dipublikasikan secara terbuka untuk membangun kembali kepercayaan publik.
• Jaminan Konsumen dan Asuransi: Pertamina dapat memberikan jaminan atau asuransi bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat dugaan BBM oplosan. Hal ini menunjukkan komitmen Pertamina terhadap kepuasan dan perlindungan konsumen.

Langkah-langkah tersebut tidak hanya ditujukan untuk memulihkan citra perusahaan, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan bisnis Pertamina di tengah persaingan yang ketat dan ekspektasi publik yang tinggi. Pertamina harus menyadari bahwa kepercayaan publik merupakan aset berharga yang perlu dijaga dan dipulihkan dengan komitmen nyata terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima kepada konsumen. Kegagalan dalam mengatasi krisis kepercayaan ini akan berdampak serius terhadap posisi Pertamina di pasar dan perekonomian nasional secara keseluruhan.