Kondisi memprihatinkan PFN: Utang Menumpuk, Gaji Karyawan Tertunggak, DPR Desak Pemerintah Intervensi

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi PT Produksi Film Negara (PFN) setelah melakukan kunjungan kerja ke kantor PFN di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2025). Kunjungan tersebut, yang turut melibatkan anggota DPR lainnya, mengungkapkan sejumlah permasalahan serius yang tengah dihadapi perusahaan film milik negara tersebut. Dasco menggambarkan kondisi infrastruktur PFN yang memprihatinkan, dengan gedung-gedung tua yang membutuhkan renovasi besar-besaran dan studio produksi yang tak layak pakai. Lebih memprihatinkan lagi, perusahaan ini terbebani oleh tumpukan utang yang signifikan, sehingga mengakibatkan penunggakan gaji karyawan yang mencapai 60-70 persen dari total gaji seharusnya.

"Kondisi PFN sangat memprihatinkan," tegas Dasco. "Gedung-gedungnya sudah tua dan membutuhkan perbaikan besar. Studio-studio produksi banyak yang tidak layak pakai. Yang paling mengkhawatirkan adalah penunggakan gaji karyawan yang cukup besar, ditambah lagi dengan utang perusahaan yang terus membengkak. Operasional dan pendanaan produksi pun tersendat," tambahnya. Dasco juga menyinggung minimnya peralatan produksi yang dimiliki PFN, membuat perusahaan tersebut sulit bersaing dengan industri perfilman negara maju. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk menyelamatkan PFN dan mendorong kebangkitan industri perfilman nasional.

Dalam kunjungan tersebut, Dasco dan rombongan DPR RI juga melihat langsung kondisi beberapa studio. Laporan yang mereka terima menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa studio yang masih dalam kondisi baik, mayoritas studio produksi dalam keadaan yang sangat memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan serta pengadaan peralatan baru secara menyeluruh. Minimnya sarana dan prasarana penunjang produksi juga menjadi kendala besar bagi PFN untuk menghasilkan film-film berkualitas. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan dana operasional yang membuat PFN sulit untuk mengembangkan bisnisnya.

Direktur Utama PFN, Ifan Seventeen, menyambut baik kunjungan DPR RI tersebut. Ia menekankan bahwa kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian negara terhadap kondisi PFN, dan bukan merupakan inspeksi mendadak (sidak). Ifan juga menjelaskan bahwa keterlambatan kehadiran beberapa direksi bukanlah sebuah permasalahan serius dan tidak perlu menjadi sorotan utama.

"Kunjungan ini merupakan bentuk apresiasi dan perhatian dari DPR RI terhadap PFN," ujar Ifan. "Kami sangat bersyukur karena setelah sekian lama, akhirnya negara hadir untuk memperhatikan kondisi PFN. Ini merupakan hari yang bersejarah bagi kami. Kami berharap kunjungan ini dapat menjadi momentum kebangkitan PFN dan industri perfilman Indonesia," tambahnya. Ifan juga menjelaskan bahwa manajemen PFN tengah berupaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, termasuk mencari solusi untuk mengatasi masalah keuangan dan memperbaiki infrastruktur. Ia berharap dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk membantu PFN bangkit kembali dan berkontribusi bagi kemajuan industri perfilman Indonesia.

DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi permasalahan yang dihadapi PFN. Hal ini penting untuk menjaga kelangsungan perusahaan film negara tersebut dan mendorong kemajuan industri perfilman Indonesia secara keseluruhan. Perbaikan infrastruktur, penataan keuangan, dan pengadaan peralatan produksi yang memadai menjadi beberapa hal yang perlu segera diatasi. Dukungan pemerintah yang komprehensif sangat dibutuhkan untuk memastikan PFN dapat kembali bersaing di kancah perfilman internasional.

Berikut poin-poin penting kondisi PFN:

• Gedung kantor tua dan perlu renovasi besar.
• Studio produksi banyak yang tidak layak pakai.
• Utang perusahaan menumpuk.
• Gaji karyawan tertunggak signifikan (60-70%).
• Minimnya peralatan produksi.
• Dana operasional terbatas.
• Perlu dukungan pemerintah untuk perbaikan dan pengembangan.