Jokowi Bantah Keras Upaya Pembatalan Pemecatan dan Pencopotan Jabatan di PDI Perjuangan

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara tegas membantah tudingan keterlibatannya dalam upaya membatalkan pemecatannya dari PDI Perjuangan dan mencopot Sekretaris Jenderal partai tersebut, Hasto Kristiyanto. Bantahan keras ini disampaikan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025), menanggapi pernyataan politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, yang menyebut adanya utusan dari Jokowi yang melakukan pendekatan kepada pengurus partai pada 14 Desember 2024. Jokowi mempertanyakan motif di balik tuduhan tersebut dan meminta bukti konkrit atas klaim adanya utusan yang mewakili dirinya.

"Tidak ada (permintaan seperti itu). Harusnya disebutkan siapa (utusannya) agar jelas," tegas Jokowi, menunjukkan kekecewaannya atas beredarnya isu yang kembali mengaitkannya dengan permasalahan internal PDI Perjuangan. Ia menegaskan ketidakberkaitannya dengan kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto dan menyatakan bahwa kesabarannya menghadapi tudingan-tudingan yang tidak berdasar telah mencapai batasnya. "Kepentingannya apa saya mau mengutus untuk itu? Coba logikanya," ujarnya dengan nada kesal. Jokowi menekankan bahwa ia telah berulang kali memilih diam menghadapi fitnah, celaan, dan serangan, namun hal tersebut tidak berarti ia akan terus menerus menoleransi penyebaran informasi yang tidak benar.

Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan rasa frustrasinya atas tudingan yang terus menerus dialamatkan kepadanya. "Saya sudah diam, difitnah saya diam, dicela saya diam, di jelek-jelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus, tapi ada batasnya," tambahnya, menyiratkan kejengkelannya terhadap isu yang berpotensi merusak reputasinya.

Klaim Deddy Yevri Sitorus dan Tuduhan Politisasi Hukum

Sebelumnya, Deddy Yevri Sitorus, Ketua DPP PDI Perjuangan, dalam keterangan yang diterima Kompas TV pada Kamis (13/3/2025), mengungkap adanya utusan yang menemui pengurus PDI Perjuangan pada 14 Desember 2024. Utusan tersebut, menurut Deddy, meminta agar pemecatan Jokowi dibatalkan dan Hasto Kristiyanto dicopot dari jabatannya sebagai Sekjen. Selain itu, Deddy juga mengklaim utusan tersebut menyampaikan informasi mengenai sembilan kader PDI Perjuangan yang disebut-sebut menjadi target aparat penegak hukum.

Deddy menduga kuat kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto merupakan bentuk politisasi hukum. Ia memperkuat argumennya dengan mengacu pada pernyataan seorang anggota Komisi II DPR RI yang menggambarkan utusan tersebut sebagai sosok yang sangat berwenang. "Itulah yang menjadi keyakinan kami bahwa persoalan ini dilandasi itikad tidak baik dan kesewenang-wenangan," tegas Deddy. Ia menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk melawan apa yang dianggap sebagai kriminalisasi dan kesewenang-wenangan tersebut.

• Poin-poin penting dari pernyataan Deddy Yevri Sitorus:
  • Adanya utusan yang menemui pengurus PDI Perjuangan pada 14 Desember 2024.
  • Permintaan pembatalan pemecatan Jokowi dan pencopotan Hasto Kristiyanto.
  • Informasi mengenai sembilan kader PDI Perjuangan yang menjadi target penegak hukum.
  • Tuduhan politisasi hukum dalam kasus Hasto Kristiyanto.

Pernyataan yang saling bertolak belakang ini menimbulkan pertanyaan mengenai kebenaran informasi yang beredar dan membutuhkan klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan fakta yang sebenarnya.