Koordinasi Antar Kementerian Percepat Normalisasi Sungai Ciliwung dan Penanggulangan Banjir Jabodetabek

Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penanganan banjir di wilayah Jabodetabek. Langkah strategis yang diambil adalah melalui koordinasi intensif antar kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pertemuan lanjutan antara Menteri PU Dody Hanggodo dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dijadwalkan Senin, 17 Maret 2025, menjadi bagian penting dari upaya tersebut. Pertemuan ini menyusul rapat koordinasi sebelumnya antara Menteri PU dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Kamis, 13 Maret 2025, yang membahas secara detail penanganan banjir di Jakarta, termasuk percepatan pembangunan tanggul sungai Ciliwung.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah, mengkonfirmasi rencana pertemuan dengan Gubernur Dedi Mulyadi, meskipun detail agendanya belum dapat dibeberkan. Ia menekankan bahwa pembahasan kemungkinan akan berfokus pada isu-isu serupa yang telah dibahas dalam pertemuan sebelumnya dengan Gubernur DKI Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kolaboratif antara Kementerian PU, ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan banjir. Salah satu poin penting yang disepakati adalah percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan dan normalisasi tanggul sungai. Proses ini meliputi identifikasi lahan, penetapan lokasi, dan pembebasan lahan di sepanjang sempadan sungai yang selama ini menjadi kendala utama proyek normalisasi.

Tantangan utama dalam proyek ini adalah keberadaan sertifikat hak milik (SHM) di kawasan sempadan sungai yang menghambat pembangunan. Hal ini juga telah disinggung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam beberapa kesempatan. Zainal Fatah menjelaskan bahwa pemerintah akan berupaya menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan yang humanis dan mengedepankan dialog, sambil tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Pemerintah memahami pentingnya memperhatikan hak-hak masyarakat yang lahannya terdampak proyek ini. Proses pembebasan lahan akan dilakukan secara transparan dan berkeadilan, dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Proyek normalisasi Sungai Ciliwung sendiri menargetkan penyelesaian pada tahun 2026. Saat ini, progres pengerjaan baru mencapai 17,14 km dari total 33,69 km. Sisa 16,55 km masih menunggu proses pembebasan lahan. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk memastikan kesiapan aspek teknis dan anggaran sehingga pengerjaan dapat langsung dimulai setelah pembebasan lahan rampung. Kementerian PU membutuhkan total lahan seluas 35,94 hektare dengan jumlah bidang sebanyak 5.353 bidang.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memaparkan strategi pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung, khususnya segmen Pengadegan hingga Rawajati, dengan luas lahan 11 hektare dan panjang 16 kilometer. Pihaknya telah menetapkan time frame untuk proses pengadaan tanah, menargetkan penyelesaian pada akhir Mei 2025, sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada Juli 2025. Koordinasi yang solid antar kementerian dan pemerintah daerah diharapkan mampu mengatasi kendala yang selama ini menghambat program normalisasi sungai dan penanganan banjir di Jabodetabek.

Berikut poin-poin penting yang telah disepakati:

• Percepatan pembebasan lahan di sepanjang sempadan Sungai Ciliwung.
• Koordinasi intensif antara Kementerian PU, ATR/BPN, dan pemerintah daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
• Pendekatan humanis dalam proses pembebasan lahan, memperhatikan hak-hak masyarakat.
• Target penyelesaian normalisasi Sungai Ciliwung pada tahun 2026.
• Kesiapan aspek teknis dan anggaran dari Kementerian PU.
• Time frame pembebasan lahan oleh Kementerian ATR/BPN.