Jebloknya Sritex: Studi Kasus Kepailitan dan Implikasinya bagi Industri Tekstil Indonesia

Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil yang pernah menjadi kebanggaan Indonesia, menyajikan studi kasus yang kompleks mengenai kegagalan bisnis dan implikasinya terhadap sektor manufaktur nasional. Kisah perjalanan Sritex, dari usaha kecil milik Haji Muhammad Lukminto yang berkembang menjadi raksasa tekstil di Asia Tenggara, hingga akhirnya dinyatakan pailit, menjadi pelajaran berharga tentang manajemen risiko, regulasi, dan perlindungan pekerja.

Berdiri sejak tahun 1966, Sritex mengembangkan bisnisnya hingga mampu mengekspor sekitar 70 persen produksi ke lebih dari 100 negara. Namun, akumulasi berbagai faktor internal dan eksternal menyebabkan perusahaan ini terjerat utang yang mencapai 1,54 miliar dolar AS. Pandemi COVID-19 yang menekan permintaan global, fluktuasi nilai tukar rupiah, dan krisis ekonomi global memperburuk kondisi keuangan Sritex hingga mencapai titik kritis. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang dinilai memudahkan masuknya produk tekstil impor dengan harga lebih murah, semakin menekan daya saing Sritex di pasar domestik.

Faktor-faktor Penyebab Kepailitan:

• Beban Utang yang Tinggi: Utang sebesar 1,54 miliar dolar AS menjadi beban utama yang membebani keuangan Sritex.
• Pandemi COVID-19: Penurunan permintaan global akibat pandemi secara signifikan memengaruhi pendapatan perusahaan.
• Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah: Ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menambah beban utang perusahaan yang terdenominasi dalam mata uang asing.
• Krisis Ekonomi Global: Kondisi ekonomi global yang kurang kondusif memperparah kesulitan likuiditas Sritex.
• Permendag Nomor 8 Tahun 2024: Regulasi ini dinilai memberikan kemudahan bagi produk tekstil impor, sehingga mempersulit daya saing Sritex.

Implikasi Hukum dan Perlindungan Pekerja:

Proses kepailitan Sritex di Pengadilan Negeri Semarang menjadi sorotan atas aspek hukum, khususnya terkait perlindungan hak-hak pekerja. Meskipun UU Cipta Kerja dan UU Kepailitan memberikan perlindungan kepada pekerja dalam hal upah dan hak-hak lainnya yang belum diterima, proses verifikasi piutang oleh kurator menjadi krusial. Karyawan harus mendaftarkan tagihan mereka kepada kurator untuk memastikan hak-haknya terpenuhi. Hak-hak karyawan termasuk dalam kategori kreditor preferen, yang memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan kreditor konkuren. Jika merasa haknya tidak terpenuhi, karyawan dapat mengajukan keberatan kepada hakim pengawas.

Strategi Going Concern dan Regulasi Kepailitan:

Pengadilan Negeri Semarang memutuskan pailitnya Sritex dengan membatalkan perjanjian perdamaian sebelumnya. Keputusan ini menyerahkan pengelolaan aset kepada kurator yang ditunjuk pengadilan. Kurator memiliki kewenangan untuk menentukan strategi “going concern”, yaitu upaya mempertahankan operasional perusahaan untuk memaksimalkan nilai aset. Namun, penerapan strategi ini memerlukan izin hakim pengawas dan kajian komprehensif terkait kelayakan operasional perusahaan. Keberhasilan penerapan strategi “going concern” tidak hanya akan memaksimalkan nilai aset, tetapi juga mempertahankan lapangan kerja bagi karyawan.

Kasus Sritex memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya manajemen risiko yang baik, diversifikasi produk dan pasar, serta restrukturisasi keuangan yang proaktif bagi perusahaan. Pemerintah dan regulator juga perlu mengevaluasi regulasi kepailitan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja dan kreditor, serta menciptakan sistem yang lebih transparan dan efisien dalam menyelesaikan sengketa kepailitan. Perbaikan regulasi perlu mempertimbangkan keseimbangan perlindungan hak debitur dan kreditur, serta mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Jerman dalam implementasi strategi “going concern”.

Kesimpulan:

Kepailitan Sritex merupakan peristiwa yang kompleks dengan implikasi luas bagi industri tekstil Indonesia dan sistem hukum kepailitan. Proses penyelesaian kasus ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi regulasi kepailitan, perlindungan pekerja, serta upaya pemulihan ekonomi nasional. Pelajaran dari kasus ini harus menjadi landasan bagi perbaikan sistem dan pencegahan kepailitan perusahaan di masa mendatang.