Pemerintah Berantas Premanisme Demi Iklim Investasi yang Kondusif

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memberantas aksi premanisme yang dinilai mengganggu iklim investasi di dalam negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyusul laporan peningkatan aksi premanisme yang merugikan sejumlah perusahaan, baik lokal maupun asing. Luhut menekankan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terlibat dalam praktik-praktik premanisme tersebut.

Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Jumat (14 Maret 2025), Luhut menyampaikan rencana pemerintah untuk melakukan kajian ulang terhadap peran ormas di Indonesia. Kajian ini akan melibatkan aparat penegak hukum, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengidentifikasi ormas yang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional dan ormas yang justru menimbulkan keresahan dan menghambat investasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembedaan yang jelas antara ormas yang berperan konstruktif dan ormas yang terlibat dalam kegiatan kriminal.

Langkah pemerintah ini mendapatkan dukungan penuh dari Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kepatuhan dan Etika Bisnis, Haryara Tambunan. Haryara menegaskan bahwa premanisme merupakan ancaman serius bagi iklim investasi, terutama bagi investor asing yang mempertimbangkan keamanan dan kepastian hukum sebelum menanamkan modalnya di Indonesia. Kadin, lanjut Haryara, telah aktif berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas ormas-ormas yang terbukti melakukan aksi premanisme terhadap perusahaan-perusahaan.

"Kami telah dan akan terus menjalin komunikasi intensif dengan kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya untuk menindaklanjuti laporan dari para pengusaha dan investor," ujar Haryara. "Kami berharap agar kasus-kasus premanisme ini dapat segera diselesaikan untuk mengembalikan kepercayaan dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif."

Namun, Haryara juga mengingatkan pentingnya untuk tidak melakukan generalisasi. Tidak semua ormas terlibat dalam tindakan premanisme. Banyak ormas yang berkontribusi positif bagi pembangunan nasional di berbagai sektor, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, masyarakat dan pengusaha diharapkan tidak menilai seluruh ormas dengan cara yang sama, dan tetap menghargai peran ormas yang positif dalam pembangunan negara.

Pemerintah berharap melalui langkah-langkah tegas dan terpadu ini, iklim investasi di Indonesia dapat semakin kondusif dan menarik bagi investor, baik dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ke depan, upaya pencegahan dan penindakan premanisme akan terus ditingkatkan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.

• Pemerintah akan menindak tegas ormas yang melakukan aksi premanisme.
• Kajian ulang peran ormas akan melibatkan aparat penegak hukum, Kadin, dan DPR.
• Kadin telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menertibkan ormas nakal.
• Tidak semua ormas melakukan aksi premanisme; banyak ormas berkontribusi positif.
• Pemerintah berharap menciptakan iklim investasi yang kondusif.