DPR Desak Tindakan Tegas terhadap Produsen Minyakita yang Curang: Cabut Izin dan Pidana Jera

Kasus dugaan kecurangan dalam produksi dan distribusi Minyakita yang telah meresahkan masyarakat mendapatkan sorotan tajam dari Komisi III DPR RI. Komisi yang membidangi hukum ini mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polri, untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi berat bagi produsen yang terbukti bersalah. Tidak hanya sebatas investigasi, Komisi III juga meminta pencabutan izin usaha dan hukuman pidana bagi para pelaku sebagai efek jera. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, dalam keterangan persnya Jumat (14/3/2025).

Abdullah menekankan pentingnya penyelidikan yang profesional dan menyeluruh untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam praktik curang pengurangan takaran Minyakita. Menurutnya, tindakan produsen nakal ini telah merugikan konsumen secara signifikan, mengingat minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat. "Penelusuran terhadap jaringan pelaku harus dilakukan dengan saksama. Praktik ini jelas merugikan masyarakat dan harus dihentikan," tegas Abdullah. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah dan penegak hukum harus mengambil sikap tegas dan tidak memberikan ruang bagi praktik-praktik curang yang merugikan kepentingan publik.

Lebih lanjut, Abdullah mendesak agar sanksi yang diberikan kepada produsen nakal bersifat represif dan memberikan efek jera. "Pencabutan izin usaha bagi produsen yang melanggar ketentuan dan hukuman pidana atas kecurangan yang dilakukan merupakan langkah yang tepat," ujarnya. Ia menyayangkan masih ditemukannya praktik kecurangan, termasuk yang melibatkan penyelenggara negara, dan meminta agar hal ini segera dihentikan. Ketegasan dalam penegakan hukum, menurut Abdullah, sangat penting untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas pasar.

Kasus Minyakita mencuat awal Maret 2025 setelah ditemukannya perbedaan signifikan antara isi kemasan Minyakita dengan takaran yang tertera pada label. Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Satuan Tugas (Satgas) Polri telah melakukan penyelidikan dan menyatakan akan menarik produk yang tidak sesuai takaran dari pasaran. Dugaan kecurangan semakin menguat setelah Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menemukan bukti ketidaksesuaian takaran dalam inspeksi mendadak di Pasar Gede Solo, Selasa (11/3/2025).

Langkah penegakan hukum pun telah menunjukkan progres. Satuan Tugas Pangan Polri telah menerima 14 laporan polisi terkait pelanggaran produsen Minyakita, dan telah menetapkan 14 tersangka, semuanya direktur utama perusahaan produsen Minyakita. Para tersangka diduga kuat bertanggung jawab atas penyunatan takaran minyak dalam kemasan. Kasus ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak untuk senantiasa memprioritaskan kualitas produk dan kejujuran dalam menjalankan bisnis, serta pentingnya pengawasan yang ketat dari pemerintah untuk melindungi konsumen.

Komisi III DPR RI berharap agar kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak terkait, dan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan terbebas dari praktik-praktik curang yang merugikan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten dinilai menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.

Daftar poin penting dalam penanganan kasus Minyakita:

• Penyelidikan menyeluruh dan profesional oleh Polri untuk mengungkap jaringan pelaku.
• Pencabutan izin usaha bagi produsen yang terbukti bersalah.
• Penetapan hukuman pidana bagi pelaku sebagai efek jera.
• Penarikan produk Minyakita yang tidak sesuai takaran dari pasaran.
• Pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah untuk melindungi konsumen.