Pemerintah dan Kadin Siap Berantas Premanisme untuk Jaga Iklim Investasi

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memberantas aksi premanisme yang mengganggu iklim investasi di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyusul laporan peningkatan aksi premanisme yang merugikan sejumlah perusahaan, baik dalam maupun luar negeri. Luhut menekankan perlunya kajian ulang terhadap peran organisasi masyarakat (ormas), guna membedakan ormas yang bermanfaat bagi pembangunan dengan ormas yang melakukan tindakan premanisme dan menghambat investasi.

Langkah tegas ini diambil sebagai respon terhadap kekhawatiran para investor, khususnya investor asing, yang mulai ragu menanamkan modal di Indonesia akibat ulah oknum ormas yang melakukan pungutan liar, intimidasi, dan tindakan kriminal lainnya. Pemerintah akan melakukan koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merumuskan strategi penindakan yang efektif dan terukur. Koordinasi ini bertujuan memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan dan adil, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kepatuhan dan Etika Bisnis, Haryara Tambunan, mendukung langkah tegas pemerintah ini. Ia menyatakan bahwa premanisme merupakan ancaman serius bagi iklim investasi yang kondusif. Kadin, kata Haryara, telah dan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menangani laporan-laporan terkait aksi premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas terhadap perusahaan-perusahaan. Kadin juga menekankan pentingnya kerjasama aktif antara sektor swasta dan penegak hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus premanisme secara cepat dan tuntas.

Haryara menambahkan bahwa Kadin secara konsisten menerima dan menindaklanjuti keluhan dari para pengusaha dan investor terkait aksi premanisme. Kadin berharap kerjasama dengan kepolisian dan instansi hukum lainnya akan menghasilkan solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan ini dan mengembalikan kepercayaan investor. Namun, Haryara juga menegaskan pentingnya untuk tidak menggeneralisasi seluruh ormas sebagai pelaku premanisme. Banyak ormas yang berperan positif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat dan pengusaha diminta untuk tidak bersikap stigmatis terhadap semua ormas.

Pemerintah dan Kadin berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif. Tindakan tegas terhadap premanisme dan perlindungan terhadap para investor merupakan prioritas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Strategi yang terpadu dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan aparat penegak hukum akan menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ini dan membangun iklim investasi yang lebih baik di Indonesia.

Langkah-langkah yang akan diambil pemerintah antara lain:

• Kajian ulang peran ormas.
• Koordinasi dengan aparat penegak hukum.
• Koordinasi dengan Kadin dan DPR.
• Penegakan hukum yang tegas dan transparan.
• Peningkatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan aparat penegak hukum.

Melalui langkah-langkah komprehensif ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan usaha yang aman dan menarik bagi investor, baik domestik maupun asing, sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat terus meningkat.