Normalisasi Kali Sepak di Bekasi: Rekonstruksi dan Rekonstruksi Kehidupan Warga

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dibawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, berkomitmen untuk merestorasi Kali Sepak di Kabupaten Bekasi yang selama ini terhambat oleh keberadaan bangunan liar (bangli). Upaya normalisasi kali yang dilakukan pada Jumat, 14 Maret 2025, melibatkan pembongkaran sekitar 60 bangunan liar di bantaran kali yang tersebar di Desa Srijaya dan Desa Srimukti, Tambun Utara. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi dan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, serta dihadiri Kapolres Metro Bekasi, Kombes Mustofa. Proses pembongkaran melibatkan satu unit alat berat ekskavator untuk meruntuhkan bangunan-bangunan yang telah berdiri puluhan tahun dan berfungsi sebagai tempat tinggal dan warung bagi warga setempat.

Meskipun pembongkaran dilakukan untuk kepentingan umum, yaitu mencegah banjir dan mengatasi masalah sampah yang menumpuk di Kali Sepak, Pemprov Jabar menyadari dampak sosial yang ditimbulkan bagi warga terdampak. Gubernur Dedi Mulyadi secara langsung menjanjikan pembangunan warung baru bagi para pemilik bangli yang tergusur. Janji ini disampaikan kepada seorang warga lanjut usia (lansia) pemilik bangunan yang dibongkar, dengan memastikan ketersediaan dana dari Pemprov Jabar untuk pembangunan warung pengganti. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak hanya fokus pada aspek infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, turut menjelaskan bahwa pembongkaran bangli merupakan bagian integral dari proyek normalisasi Kali Sepak yang bertujuan untuk melebarkan dan memperdalam aliran sungai. Penyempitan Kali Sepak akibat sedimentasi dan bangunan liar selama ini dinilai sebagai penyebab utama banjir di sejumlah desa di Tambun Utara. Proyek normalisasi ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah banjir yang kerap melanda wilayah tersebut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.

Namun, proses pembongkaran juga diwarnai dengan sejumlah keluhan dari warga. Wana (55), seorang pedagang sate yang menjadi salah satu warga terdampak, mengaku tidak mendapatkan sosialisasi yang memadai mengenai jadwal pembongkaran. Ia hanya mengetahui rencana pembongkaran tersebut pada tanggal 10 April 2025, bukan pada tanggal 14 Maret 2025 saat pembongkaran dilakukan. Ketidakjelasan informasi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem komunikasi dan sosialisasi dalam program-program pembangunan di masa mendatang.

Secara keseluruhan, normalisasi Kali Sepak di Bekasi merupakan proyek yang kompleks yang membutuhkan pendekatan terpadu dan holistik. Selain aspek teknis pembangunan infrastruktur, pemerintah juga harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan komunikasi dengan masyarakat. Komitmen Pemprov Jabar untuk membangun kembali warung warga terdampak dapat diinterpretasikan sebagai langkah awal yang baik untuk meringankan beban masyarakat dan menunjukkan komitmen pada kesejahteraan masyarakat yang terdampak pembangunan.

Berikut poin-poin penting terkait kegiatan ini: * Pembongkaran 60 bangunan liar di bantaran Kali Sepak. * Normalisasi Kali Sepak untuk mencegah banjir dan mengatasi masalah sampah. * Janji Pemprov Jabar untuk membangun warung baru bagi warga terdampak. * Ketidakjelasan informasi mengenai jadwal pembongkaran bagi sebagian warga. * Pentingnya komunikasi dan sosialisasi yang efektif dalam program pembangunan.