BP2MI Laporkan Pembentukan Desk Perlindungan PMI dan Upaya Pencabutan Moratorium Arab Saudi kepada Presiden

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding, pada Jumat (14/3/2025) melaporkan perkembangan terkini terkait perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Laporan tersebut mencakup dua poin utama: pembentukan Desk Koordinasi Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dan upaya percepatan pencabutan moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi.

Dalam keterangannya kepada awak media, Menteri Karding menjelaskan bahwa pembentukan desk perlindungan PMI merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan bagi para PMI. Desk ini diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi dan pengambilan keputusan yang efektif dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi PMI di luar negeri, termasuk kasus-kasus kekerasan dan perdagangan manusia (human trafficking). Pembentukan desk ini sejalan dengan instruksi dari Menko Polkam, Budi Gunawan, yang menunjuk BP2MI sebagai leading sector dalam perlindungan PMI, bekerja sama dengan institusi terkait seperti Polri, TNI, dan Kementerian Luar Negeri.

Terkait moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi, Menteri Karding menyampaikan optimismenya untuk segera membuka kembali peluang kerja bagi PMI di negara tersebut. Ia menekankan bahwa pemerintah tengah fokus pada penyempurnaan tata kelola pengiriman PMI agar lebih terstruktur, terukur, dan mampu meminimalisir risiko yang dihadapi para pekerja. Potensi pasar kerja di Arab Saudi yang cukup besar menjadi alasan utama pemerintah untuk berupaya secepat mungkin mencabut moratorium. Upaya ini juga diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan perlindungan dan pengawasan agar kejadian-kejadian kekerasan dan perdagangan manusia dapat ditekan seminimal mungkin.

Sebelumnya, Menko Polkam Budi Gunawan pada Kamis (13/3/2025) secara resmi mengumumkan pembentukan dua desk koordinasi baru, salah satunya adalah Desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pengumuman tersebut disampaikan setelah rapat koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, termasuk TNI-Polri dan Kejaksaan Agung, serta sejumlah gubernur. Pembentukan desk koordinasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menangani isu-isu strategis, termasuk perlindungan PMI dan pencegahan TPPO.

Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh BP2MI dalam rangka meningkatkan perlindungan PMI dan membuka kembali pengiriman ke Arab Saudi masih dalam tahap finalisasi. Namun, komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak PMI dan memastikan keselamatan mereka selama bekerja di luar negeri tetap menjadi prioritas utama.

Berikut beberapa poin penting terkait langkah-langkah yang akan dilakukan:

• Peningkatan kerjasama dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan terpenuhinya standar perlindungan bagi PMI.
• Penguatan sistem pelatihan dan pembekalan bagi PMI sebelum keberangkatan.
• Pemantauan yang lebih ketat terhadap agen penyalur PMI untuk mencegah praktik-praktik ilegal.
• Peningkatan akses informasi dan bantuan bagi PMI yang mengalami permasalahan di luar negeri.
• Penguatan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengatasi TPPO.

Pemerintah berharap dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan PMI dapat ditingkatkan secara signifikan, dan peluang kerja bagi PMI di luar negeri dapat dibuka lebih luas dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan dan kesejahteraan mereka.