Indonesia Dorong Kesetaraan Gender di Era Digital: Tantangan dan Kolaborasi Global

Delegasi Indonesia aktif berpartisipasi dalam Komisi Status Perempuan ke-69 (CSW69) di New York pada 10 Maret 2025, menekankan komitmen kuat negara dalam memajukan kesetaraan gender di kancah internasional. Acara yang bertema "Women Forward: Shaping an Inclusive Digital Economy through Collaborative Vision" ini menjadi panggung bagi Indonesia untuk memamerkan upaya kolektif berbagai organisasi perempuan dalam memperjuangkan hak dan pemberdayaan perempuan di era digital yang semakin berkembang pesat. Partisipasi ini bukan sekadar deklarasi, melainkan refleksi nyata dari upaya berkelanjutan Indonesia dalam mengatasi kesenjangan gender yang kompleks.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, dalam pernyataannya menyoroti disparitas akses digital antara laki-laki dan perempuan sebagai hambatan signifikan dalam mencapai kesetaraan gender. Data tahun 2023 menunjukkan selisih akses internet hingga 244 juta pengguna antara laki-laki dan perempuan, dengan kesenjangan lebih besar di negara berkembang. Menteri PPPA menekankan urgensi tindakan cepat untuk mengatasi ketimpangan ini, mengingat akses digital menjadi kunci dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital. Kesenjangan akses ini tidak hanya membatasi peluang ekonomi bagi perempuan, tetapi juga berdampak pada literasi keamanan digital mereka, membuat mereka lebih rentan terhadap ancaman kekerasan berbasis gender di dunia maya. Selain itu, norma sosial dan budaya yang masih membatasi peran perempuan juga menjadi tantangan serius dalam menciptakan ekosistem digital yang inklusif.

Peran Perempuan di UMKM dan Kolaborasi Internasional

Giwo Rubianto, Wakil Presiden International Council of Women (ICW) dan Ketua Komite Tetap International Federation of Business and Professional Women (BPW), turut hadir dalam CSW69. Beliau menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi tantangan kesetaraan gender. Giwo juga memaparkan keberhasilan Indonesia dalam memberdayakan perempuan di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Angka partisipasi perempuan di sektor UMKM mencapai 60 persen, menjadi bukti nyata kontribusi perempuan dalam membangun ekonomi yang inklusif. Keberhasilan ini, menurut Giwo, merupakan hasil kolaborasi antara perempuan pengusaha dan berbagai organisasi perempuan di Indonesia.

Sebagai langkah nyata dalam memperkuat kolaborasi global, sebuah Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani oleh afiliasi BPW dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Nepal, Inggris, Brasil, Australia, Jerman, dan Selandia Baru. MoU ini bertujuan memperkuat kerja sama internasional dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden BPW Internasional, Diana Barragan. Sebagai tindak lanjut, sebuah konferensi akan diadakan pada 24-26 Agustus 2025 di Putrajaya, Malaysia, untuk memperdalam keterlibatan dan komitmen bersama dalam inisiatif kesetaraan gender. BPW Indonesia sendiri berencana untuk menandatangani MoU lebih lanjut dengan afiliasi BPW di beberapa negara untuk mendukung implementasi kesetaraan gender di Indonesia.

Dalam rangkaian acara CSW69, Giwo Rubianto juga melakukan pertemuan dengan Deputi Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB, Hari Prabowo, untuk membahas upaya-upaya berkelanjutan dalam memajukan kesetaraan gender, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pertemuan ini semakin mengukuhkan komitmen Indonesia dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua, khususnya bagi perempuan.