Polisi Usut Edaran THR dari RW Jembatan Lima: Sanksi Diberikan, Praktik Lama Terungkap

Viral di media sosial, surat edaran yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dari perusahaan di wilayah RW 02 Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat, telah menjadi sorotan dan ditindaklanjuti pihak kepolisian. Polsek Tambora, melalui Kapolsek Kompol Kukuh Islami, menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap pengurus RW tersebut. Pemeriksaan melibatkan koordinasi intensif dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan setempat untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Kasus ini mencuat setelah unggahan akun Instagram @jakbarviral tiga hari lalu yang menampilkan surat edaran resmi RW yang berisikan permintaan THR sebesar Rp 1.000.000 kepada perusahaan yang menggunakan jasa parkir di Jalan Laksa.

Meskipun dalam surat edaran tersebut tercantum nominal permintaan THR, hasil pemeriksaan polisi menunjukkan fakta yang berbeda. Pengurus RW membantah telah menetapkan besaran nominal tersebut secara resmi. Kapolsek Kukuh Islami menjelaskan, “Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa RW tidak menetapkan besaran nominal dalam edaran tersebut.” Lebih lanjut, terungkap pula bahwa praktik penerbitan surat edaran permintaan THR ini telah berlangsung selama beberapa tahun. Pengurus RW mengakui telah melakukan hal serupa di tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya pola dan sistem penerimaan THR yang terstruktur di wilayah tersebut, membutuhkan pengkajian lebih lanjut untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Menanggapi situasi ini, langkah tegas telah diambil. Surat edaran yang bermasalah telah ditarik dari peredaran. Selain itu, Kelurahan Jembatan Lima memberikan sanksi administratif kepada pengurus RW yang bertanggung jawab atas penerbitan surat tersebut. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani kasus ini dan memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kepolisian juga turut memberikan imbauan kepada masyarakat agar segera melapor jika menemukan praktik serupa. “Kami mengimbau warga untuk melaporkan ke pihak berwenang apabila menemukan surat edaran seperti ini,” tegas Kapolsek Kukuh Islami. Hal ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga ketertiban dan mencegah praktik-praktik pungutan liar.

Sebelumnya, Sekretaris RW 02, Febri, mengakui telah mengirimkan surat edaran permohonan THR kepada 30-40 perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya melakukan bongkar muat barang di Jalan Laksa. Febri menjelaskan bahwa permintaan tersebut bukan ditujukan kepada warga setempat, melainkan kepada perusahaan yang menggunakan fasilitas dan menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar. “Benar memang dari pihak pengurus RW yang mengeluarkan (surat edaran). Tapi perlu digarisbawahi itu kita bukan untuk ke warga, tapi ke pengguna jasa parkir dari pemilik perusahaan-perusahaan yang ngirim barang ke sini,” jelas Febri.

Alasan di balik permintaan THR ini, menurut Febri, adalah bentuk kompensasi atas dampak aktivitas bongkar muat yang mengganggu warga RW 02. Gangguan tersebut di antaranya meliputi akses jalan yang terhambat dan kerusakan infrastruktur. “Mau masuk ke rumah sendiri aja mereka (warga) susah. Memang mereka sebenarnya harus ngasih CSR ke kita lah. Jalanan pada hancur, mobil mereka masuk, kita enggak ada yang komplain,” tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan dan perlu adanya solusi yang lebih terstruktur dan transparan dalam pengelolaan dampak aktivitas usaha di lingkungan masyarakat.

Kejadian ini menggarisbawahi perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana di lingkungan RT/RW, dan perlunya dialog yang lebih intensif antara pihak perusahaan, warga, dan pemerintah daerah untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Ke depannya, diperlukan mekanisme yang lebih jelas dan terukur dalam menentukan besaran kontribusi atau CSR yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat sekitar, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan potensi penyalahgunaan wewenang. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk senantiasa menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.