Kenaikan Gaji Tertinggi dalam Tiga Dekade di Jepang: Implikasi terhadap Ekonomi dan Daya Beli Masyarakat

Jepang mencatatkan sejarah baru dalam kebijakan upah. Perusahaan-perusahaan besar di negeri Sakura sepakat memberikan kenaikan gaji rata-rata lebih dari 5 persen pada tahun ini, angka tertinggi yang tercatat dalam kurun waktu 32 tahun terakhir. Kesepakatan ini tercapai setelah serangkaian negosiasi tahunan antara perusahaan dan serikat pekerja yang berlangsung pekan ini. Banyak perusahaan besar menyetujui tuntutan penuh kenaikan gaji yang diajukan oleh pekerja, menandakan sebuah perubahan signifikan dalam dinamika pasar tenaga kerja Jepang. Beberapa perusahaan bahkan memberikan kenaikan upah yang tergolong tertinggi sepanjang sejarah mereka, seperti yang dilaporkan oleh Reuters. Namun, euforia kenaikan upah ini masih diiringi sejumlah tantangan dan ketidakpastian, khususnya bagi pekerja di sektor usaha kecil dan menengah (UKM).

Meskipun kenaikan upah ini disambut positif sebagai langkah untuk mengatasi lonjakan biaya hidup akibat inflasi yang terus meningkat, dampaknya terhadap daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi masih perlu dikaji lebih mendalam. Inflasi di Jepang pada Januari 2025 mencapai 4 persen, angka tertinggi dalam dua tahun terakhir, termasuk inflasi yang mencakup harga pangan segar. Kenaikan upah yang signifikan, khususnya di perusahaan-perusahaan besar yang mendapatkan keuntungan dari pelemahan Yen, juga didorong oleh kebutuhan untuk mempertahankan pekerja di tengah persaingan perekrutan yang ketat dan krisis tenaga kerja yang dialami Jepang. Pemerintah Jepang sendiri secara aktif mendorong kebijakan ini sebagai upaya untuk membangkitkan ekonomi dari pola pikir deflasi yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan memicu peningkatan konsumsi rumah tangga.

Namun, optimisme ini perlu diimbangi dengan realitas yang dihadapi oleh masyarakat Jepang. Seorang warga Hokkaido, Nana Nagayama (51 tahun), misalnya, mengatakan bahwa ia dan keluarganya tetap harus berhemat meskipun mendapatkan kenaikan upah. Hal ini menunjukkan bahwa dampak kenaikan upah terhadap daya beli masyarakat masih belum merata dan memerlukan waktu untuk terlihat secara signifikan. Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh para ekonom yang meragukan apakah kenaikan upah sebesar itu sudah cukup untuk mengatasi inflasi dan meningkatkan konsumsi rumah tangga secara signifikan. Tingkat inflasi yang tinggi berpotensi mengurangi daya beli masyarakat meskipun upah mengalami peningkatan.

Pemerintah Jepang, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Shigeru Ishiba, menjadikan kenaikan upah sebagai prioritas utama. Pemerintah mendorong tidak hanya perusahaan besar, tetapi juga UKM untuk memberikan kenaikan upah yang layak bagi para pekerjanya. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pekerja di sektor korporasi besar, tetapi juga mencakup pekerja di sektor-sektor lain seperti pengemudi truk. Pemerintah bahkan tengah mempertimbangkan kebijakan yang memungkinkan UKM menaikkan harga produk atau jasa mereka untuk menutupi kenaikan biaya operasional akibat kenaikan upah. Rengo, serikat pekerja dengan 7 juta anggota, menargetkan kenaikan gaji rata-rata sebesar 6,09 persen tahun ini, angka tertinggi dalam 32 tahun terakhir. Fokus utama Rengo kini adalah mendorong kenaikan upah di perusahaan kecil, yang meskipun mengalami kenaikan tertinggi dalam 33 tahun terakhir, namun masih memiliki kesenjangan yang signifikan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar.

Meskipun kenaikan gaji membawa harapan baru, namun keberhasilannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan masih bergantung pada peningkatan daya beli masyarakat. Jika kenaikan upah tidak mampu mengimbangi inflasi dan meningkatkan konsumsi rumah tangga, maka dampak positifnya terhadap perekonomian Jepang akan tetap terbatas. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk melihat dampak jangka panjang dari kebijakan kenaikan upah ini terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jepang.