SBY: Niat Baik Pembentukan Danantara Perlu Dukung Good Governance dan Transparansi

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), memberikan tanggapannya terkait kekhawatiran publik mengenai Badan Pengelola Investasi Danantara yang baru-baru ini diluncurkan. Meskipun mengakui niat baik Presiden Joko Widodo dalam pembentukan lembaga ini, SBY menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (good governance) untuk memastikan keberhasilan dan mencegah potensi masalah. SBY mengamati adanya kekhawatiran dari berbagai kalangan, termasuk ekonom, pengamat, dan politisi, terkait potensi dampak negatif Danantara terhadap perekonomian nasional.

Kekhawatiran tersebut, menurut SBY, berpusat pada beberapa poin krusial. Diantaranya adalah keraguan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, potensi konflik kepentingan, serta partisipasi politik yang tidak semestinya. SBY menyatakan bahwa kecemasan tersebut sebaiknya dilihat sebagai bentuk kepedulian publik dan sebagai tantangan bagi pengelola Danantara untuk membuktikan efektivitas dan kredibilitas lembaga tersebut. SBY menyoroti pentingnya menjawab kecemasan publik dengan bukti nyata dan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Lebih lanjut, SBY merinci beberapa kunci keberhasilan Danantara. Ia menekankan pentingnya:

• Good Governance: Penerapan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel dalam seluruh aspek operasional Danantara.
• Expertise: Keahlian dan kompetensi para pengelola Danantara dalam mengelola investasi strategis.
• Economic & Business Judgement: Pengambilan keputusan investasi yang tepat dan bijaksana, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan bisnis secara cermat.
• Akuntabilitas dan Transparansi: Keterbukaan informasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.
• Kepatuhan Hukum: Penuhnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Progres Berkelanjutan: Adanya peningkatan dan kemajuan yang berkelanjutan dan terukur dalam pengelolaan investasi.
• Bebas dari Konflik Kepentingan: Pengelolaan Danantara harus bebas dari pengaruh politik dan kepentingan pribadi.

SBY juga menyoroti pentingnya informasi berkala kepada publik mengenai kemajuan Danantara. Hal ini, menurutnya, sangat penting untuk membangun kepercayaan dan mempertahankan dukungan publik. Dengan demikian, keberadaan Danantara dapat benar-benar berkontribusi pada penguatan investasi nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, telah memberikan jaminan bahwa Danantara akan diaudit secara berkala oleh lembaga independen, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaminan ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyimpangan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.