Pemerintah Bertekad Tekan Angka Kemiskinan hingga 4,5 Persen di 2029

Menko PMK Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyampaikan target ambisius pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia hingga 4,5 persen dari total populasi pada tahun 2029. Pernyataan ini disampaikan usai memimpin Rapat Tingkat Menteri (RTM) bersama 43 kementerian dan lembaga di Gedung BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (14 Maret 2025). Saat ini, angka kemiskinan masih berada di angka 8,7 persen, atau sekitar 24,8 juta jiwa dari total penduduk Indonesia. Target ambisius ini memerlukan koordinasi dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut.

Langkah-langkah strategis untuk mencapai target ini telah dibahas secara intensif dalam RTM tersebut. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem paling lambat tahun 2026. Sebuah instruksi presiden baru yang mengatur kerja sama antar kementerian dan lembaga dalam penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem segera akan diterbitkan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan terukur. Salah satu poin penting yang dibahas adalah optimalisasi penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan validasi data yang berkelanjutan agar program-program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran dan efektif. Ketepatan sasaran menjadi kunci keberhasilan program-program pengentasan kemiskinan.

Pemerintah menekankan dua pendekatan utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengurangi kemiskinan: meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran mereka. Pendekatan ini diwujudkan melalui berbagai program bantuan langsung, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan listrik. Koordinasi yang ketat antar kementerian dan lembaga akan memastikan penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi berkala dan mekanisme pengawasan yang transparan akan menjadi kunci untuk mencegah penyimpangan dan memastikan efektivitas program.

Tantangan yang dihadapi dalam mencapai target ini cukup signifikan, mengingat kompleksitas permasalahan kemiskinan di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan yang terbatas, hingga kesenjangan ekonomi dan infrastruktur yang belum merata. Namun, komitmen pemerintah yang kuat dan strategi yang terukur, disertai dengan kolaborasi yang erat dengan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan dapat menjadi pendorong utama dalam mewujudkan target penurunan angka kemiskinan tersebut. Keberhasilan ini akan memerlukan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil.

Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam upaya penurunan angka kemiskinan:

• Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan: Pendidikan dan kesehatan yang berkualitas merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.
• Peningkatan infrastruktur: Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka akses pasar bagi masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
• Penciptaan lapangan kerja: Penciptaan lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
• Program pemberdayaan masyarakat: Program pemberdayaan masyarakat yang efektif dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk keluar dari kemiskinan.
• Pemantauan dan evaluasi yang ketat: Pemantauan dan evaluasi yang ketat terhadap program-program penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk memastikan efektivitas program.

Keberhasilan dalam menurunkan angka kemiskinan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.