Pemkot Surabaya Usulkan Solusi Alternatif Terkait Pembangunan Sekolah Rakyat

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan tanggapan resmi terkait permintaan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengenai penyediaan lahan seluas 5 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Surabaya. Dalam keterangannya di Balai Kota Surabaya pada Jumat (14/3/2025), Eri Cahyadi menyatakan bahwa ketersediaan lahan seluas tersebut di Surabaya saat ini sangat terbatas. Kendala ini menjadi tantangan utama dalam memenuhi permintaan pembangunan sekolah rakyat dengan skala yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Meskipun demikian, Eri Cahyadi menekankan bahwa Surabaya telah menerapkan kebijakan sekolah gratis di semua jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini, menurutnya, telah memenuhi sebagian besar kriteria Sekolah Rakyat yang diusulkan, meskipun tanpa lahan seluas 5 hektar yang disyaratkan. Lebih lanjut, ia juga menambahkan keberadaan Asrama Bibit Unggul, yang menyediakan tempat tinggal dan pendidikan gratis bagi siswa dan mahasiswa kurang mampu, sebagai bukti komitmen Pemkot Surabaya terhadap pendidikan inklusif. Asrama ini mampu menampung hingga 200 siswa dan memberikan dukungan penuh hingga jenjang perguruan tinggi.

Sebagai solusi alternatif, Pemkot Surabaya mengusulkan beberapa strategi untuk tetap memenuhi tujuan program Sekolah Rakyat. Pertama, Pemkot akan mengeksplorasi pemanfaatan bangunan-bangunan yang telah ada untuk dialihfungsikan menjadi fasilitas pendidikan. Kedua, Pemkot akan menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah swasta di Surabaya. Kerja sama ini akan memfokuskan pada pemberian bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di lembaga swasta tersebut. Dengan demikian, program Sekolah Rakyat dapat tetap terlaksana, meskipun dengan model yang berbeda dari yang diusulkan sebelumnya.

Dalam hal pembiayaan, Eri Cahyadi menjelaskan bahwa meskipun belum menghitung kebutuhan anggaran secara pasti, Pemkot Surabaya siap menyediakan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) sebagai bentuk dukungan terhadap kerja sama dengan sekolah swasta. Besaran BOPDA tersebut akan ditentukan setelah dilakukan perhitungan kebutuhan dan kesepakatan dengan pihak sekolah swasta terkait. Prioritas utama tetap diberikan kepada memastikan pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga miskin dan pra-miskin di Surabaya.

Sebelumnya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah menyampaikan rencana pembangunan setidaknya 40 Sekolah Rakyat di Jawa Timur, dengan masing-masing sekolah membutuhkan lahan sekitar 5 hektar dan anggaran Rp 100 miliar. Pembangunan sekolah rakyat ini, menurutnya, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dan direncanakan dimulai pada tahun ajaran ini. Rincian pembangunan meliputi 38 sekolah di kabupaten/kota, dan 2 unit sekolah di bawah naungan Provinsi Jawa Timur, dengan total anggaran mencapai Rp 4 triliun.

Pemkot Surabaya menyadari pentingnya pemerataan akses pendidikan dan komitmennya untuk memastikan seluruh warga Surabaya, terutama dari keluarga kurang mampu, mendapatkan hak pendidikan yang layak. Solusi alternatif yang diusulkan ini diharapkan dapat menjadi jalan tengah untuk mencapai tujuan tersebut, meskipun dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kondisi di Surabaya.