Kejagung Prioritaskan Kasus Korupsi yang Berdampak Langsung pada Rakyat

Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan klarifikasi terkait fokus penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Ia menegaskan bahwa Kejagung tidak secara khusus membidik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai target utama penindakan hukum. Prioritas utama Kejagung adalah mengungkap dan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang berdampak signifikan terhadap hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan masyarakat luas. Penekanan ini disampaikan Burhanuddin dalam wawancara eksklusif di program Gaspol! Kompas.com pada Jumat, 14 Maret 2025.

Burhanuddin menjelaskan bahwa fokus pada dampak terhadap masyarakat merupakan landasan utama dalam strategi penegakan hukum Kejagung. Contoh kasus yang ditangani, seperti korupsi dalam impor gula dan tata kelola minyak, menjadi bukti nyata komitmen tersebut. Kedua kasus ini dipilih karena memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap ketersediaan bahan pokok dan harga-harga di pasaran, sehingga langsung menyentuh kehidupan ekonomi rakyat. "Kasus-kasus yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, seperti garam dan gula, menjadi prioritas utama kami," tegas Burhanuddin. "Bukan BUMN-nya yang menjadi fokus, tetapi dampak korupsi terhadap masyarakat luas."

Meskipun beberapa kasus yang sedang ditangani melibatkan BUMN, Burhanuddin menekankan hal ini bukan berarti Kejagung secara spesifik mengincar perusahaan-perusahaan pelat merah. Terkait banyaknya kasus korupsi yang melibatkan BUMN belakangan ini, Jaksa Agung melihatnya sebagai momentum untuk melakukan pembersihan internal di tubuh BUMN. "Karena BUMN yang terlibat, ya terpaksa kita tangani. Ini menjadi kesempatan untuk melakukan bersih-bersih sekaligus," imbuhnya. Kejagung, menurut Burhanuddin, memanfaatkan momentum ini untuk memastikan tata kelola BUMN lebih transparan dan akuntabel, mencegah terulangnya praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Kejagung berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum, dengan prioritas utama pada perlindungan kepentingan publik. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan efek jera bagi para pelaku korupsi serta membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kejagung juga akan terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN, untuk mencegah dan mendeteksi dini potensi tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, Burhanuddin menjelaskan bahwa penuntasan kasus-kasus korupsi yang berdampak luas ini bukan hanya semata-mata penegakan hukum, melainkan juga upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Kejagung untuk mewujudkan cita-cita negara hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi, menurut Burhanuddin, adalah sebuah proses berkelanjutan yang memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

Catatan: Tanggal dalam berita asli telah dipertahankan untuk konsistensi.