Transparency International Ungkap Negara-Negara dengan Integritas Publik Tertinggi Tahun 2024

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2024 yang dirilis oleh Transparency International memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat integritas publik di berbagai negara. Laporan ini, yang mengukur persepsi korupsi di sektor publik berdasarkan penilaian berbagai lembaga independen dan pakar, mengungkapkan negara-negara dengan kinerja terbaik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Data CPI menunjukkan bahwa meskipun korupsi tetap menjadi tantangan global yang signifikan, beberapa negara telah berhasil membangun sistem dan budaya yang efektif untuk melawannya. Keberhasilan ini tak lepas dari komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang tegas.

Negara-Negara dengan Skor CPI Tertinggi:

Berikut adalah sepuluh negara dengan skor CPI tertinggi pada tahun 2024, mencerminkan komitmen mereka terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi:

1. Denmark (Skor 90): Keberhasilan Denmark dalam mempertahankan peringkat teratas selama beberapa tahun berturut-turut merupakan bukti kuat dari sistem pemerintahan yang transparan, supremasi hukum yang kuat, serta budaya anti-korupsi yang mendarah daging dalam masyarakat.

2. Finlandia (Skor 88): Transparansi dan akuntabilitas tinggi dalam pemerintahan, dibarengi dengan kebijakan antikorupsi yang ketat dan sistem hukum yang efektif, telah menjadikan Finlandia sebagai salah satu negara terbersih dari korupsi di dunia.

3. Singapura (Skor 84): Sebagai pusat keuangan global, Singapura menunjukkan komitmen kuatnya terhadap transparansi dan pencegahan korupsi melalui regulasi yang ketat. Keberhasilan ini menjadikan Singapura sebagai salah satu negara dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Asia Tenggara dan dunia.

4. Selandia Baru (Skor 83): Kebebasan pers yang terjamin dan sistem hukum yang kuat di Selandia Baru memastikan transparansi pemerintahan. Pengawasan publik yang efektif dan budaya integritas yang tinggi telah berkontribusi besar dalam menekan angka korupsi.

5. Luksemburg (Skor 81): Regulasi ketat untuk mencegah pencucian uang dan korupsi, ditambah dengan sistem hukum yang tegas dan konsisten dalam menindak pelanggaran, menjadikan Luksemburg sebagai negara dengan integritas publik yang tinggi.

6. Norwegia (Skor 81): Transparansi tinggi dalam pemerintahan, dipadukan dengan sistem kesejahteraan yang kuat, telah mengurangi insentif korupsi. Pengawasan ketat oleh lembaga independen memastikan akuntabilitas anggaran negara.

7. Swiss (Skor 81): Sistem keuangan yang transparan dan mekanisme hukum yang tegas membuat Swiss mampu mencegah praktik korupsi. Budaya kerja yang mengedepankan etika dan integritas turut memperkuat kepercayaan publik.

8. Swedia (Skor 80): Sistem pemerintahan yang terbuka dan budaya integritas yang kuat telah menghasilkan pengawasan tinggi terhadap kebijakan publik, sehingga membuat praktik korupsi sulit untuk terjadi.

9. Belanda (Skor 78): Regulasi yang ketat dan keberadaan lembaga pengawas independen di Belanda berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Budaya antikorupsi yang kuat turut berperan dalam meminimalisir praktik suap.

10. Australia (Skor 77): Kepercayaan publik terhadap pemerintah Australia yang tinggi dilandasi oleh kebijakan antikorupsi yang ketat. Transparansi dalam pendanaan politik dan aktivitas bisnis menjaga integritas sistem.

Perbandingan dan Tantangan:

Laporan CPI juga menyoroti posisi Indonesia di peringkat ke-99 dari 180 negara dengan skor 37. Skor ini menunjukkan perlunya reformasi yang lebih komprehensif dalam sistem hukum dan transparansi pemerintahan guna meningkatkan integritas publik. Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam mengejar negara-negara dengan skor CPI tinggi, terutama dalam hal penegakan hukum, transparansi dan akuntabilitas.

Faktor-Faktor Keberhasilan:

Keberhasilan negara-negara dengan skor CPI tinggi umumnya didorong oleh beberapa faktor kunci:

• Pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
• Kebijakan antikorupsi yang ketat dan penegakan hukum yang efektif.
• Kebebasan pers yang terjamin.
• Budaya integritas yang kuat dalam birokrasi dan sektor swasta.

Sebaliknya, negara-negara dengan skor CPI rendah seringkali menghadapi tantangan berupa sistem hukum yang lemah, ketidakstabilan politik, dan praktik korupsi yang sudah mengakar dalam pemerintahan.