Kebijakan Larangan Study Tour: Dampak Berat bagi Industri Pariwisata dan Perusahaan Otobus

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melarang kegiatan study tour bagi sekolah-sekolah telah menimbulkan dampak signifikan terhadap industri pariwisata dan khususnya perusahaan otobus (PO). Larangan tersebut, yang sebelumnya diberitakan telah mengakibatkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan bagi sejumlah perusahaan angkutan wisata. Hal ini diungkapkan oleh beberapa pelaku usaha di sektor tersebut, yang merasakan langsung gejolak ekonomi akibat kebijakan tersebut.

Salah satu pihak yang terkena dampak langsung adalah PT Sahabat Prima Abadi. Sunarto, Kepala Operasional perusahaan tersebut, menyatakan bahwa study tour merupakan salah satu sumber pendapatan utama perusahaan. Ia menjelaskan, “Adanya pelarangan study tour membuat kami, khususnya divisi pariwisata, merasa keberatan. Pendapatan dari konsumen study tour merupakan bagian penting dari pemasukan perusahaan.” PT Sahabat Prima Abadi biasanya mengangkut puluhan sekolah setiap tahunnya untuk kegiatan study tour, baik untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Sunarto memperkirakan, setidaknya puluhan sekolah telah membatalkan rencana study tour mereka akibat kebijakan ini, yang menyebabkan penurunan pendapatan yang cukup signifikan bagi perusahaannya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persentase pendapatan dari study tour jauh lebih besar dibandingkan dengan kegiatan gathering kantor. Destinasi favorit study tour yang biasanya dilayani oleh PT Sahabat Prima Abadi adalah Yogyakarta dan Pangandaran.

Sentimen yang sama juga diungkapkan oleh Irfan Firmansyah, Manager Marketing PO Tifanha. Ia menyebutkan bahwa sejak kebijakan ini diberlakukan, pemesanan bus mengalami penurunan drastis hingga sekitar 50%. “Dampaknya sangat besar. Sekitar 50 persen konsumen kami membatalkan pesanan,” ujar Irfan. PO Tifanha mencatat setidaknya 30 pemesanan untuk periode April-Mei 2025, namun 10 di antaranya telah dibatalkan. Sisanya memilih untuk mengubah rencana perjalanan menjadi tujuan dalam kota atau provinsi. Banyak sekolah yang telah merencanakan study tour pasca Lebaran 2025 terpaksa membatalkan agenda mereka karena kebijakan ini.

Kedua perusahaan tersebut berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini. Mereka menekankan bahwa larangan study tour memberikan beban ekonomi yang berat bagi para pelaku usaha di sektor transportasi pariwisata. Mereka berharap adanya revisi atau pertimbangan ulang atas kebijakan ini untuk menyelamatkan industri dan keberlangsungan usaha mereka. Dampak ekonomi yang meluas ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, terutama memperhatikan dampak sosial dan ekonomi pada para pelaku usaha di sektor terkait, yang turut bergantung pada kegiatan study tour sekolah.

Berikut ringkasan dampak kebijakan larangan study tour:

• Penurunan drastis pendapatan perusahaan otobus.
• Pembatalan pesanan study tour oleh sekolah-sekolah.
• Perubahan rencana perjalanan menjadi tujuan lokal.
• Ancaman keberlangsungan usaha perusahaan otobus.
• Dampak ekonomi yang meluas di sektor pariwisata.