Polda Metro Jaya Yakin Praperadilan Firli Bahuri Kembali Ditolak

Gugatan praperadilan yang diajukan mantan Ketua KPK, Komjen Pol. (Purn) Firli Bahuri, kembali dihadapkan pada penegak hukum. Kali ini, gugatan ketiga Firli terkait penetapan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 42/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL. Sidang perdana dijadwalkan pada Rabu, 19 Maret 2025. Pihak Polda Metro Jaya, melalui Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus), Kombes Pol. Ade Simanjuntak, menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan tersebut dan optimis gugatan ini akan ditolak oleh pengadilan.

Kombes Ade Simanjuntak menegaskan bahwa penyidikan dan penetapan status tersangka terhadap Firli Bahuri telah dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta bebas dari intervensi dan tekanan. Ia menekankan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada lebih dari dua alat bukti yang sah, sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum acara pidana. Dua permohonan praperadilan sebelumnya yang diajukan Firli telah ditolak, menunjukkan bahwa proses penegakan hukum yang dijalankan telah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Penolakan tersebut semakin memperkuat keyakinan Polda Metro Jaya bahwa gugatan praperadilan kali ini pun akan bernasib sama.

Lebih lanjut, Kombes Ade menjelaskan bahwa tim penyidik gabungan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri telah melakukan investigasi yang menyeluruh untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan akurat. Proses penyidikan telah berjalan secara sistematis dan terukur, guna mengungkap seluruh fakta yang terkait dengan kasus dugaan korupsi tersebut. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan menjadi dasar yang kuat dalam penetapan status tersangka terhadap Firli Bahuri.

Gugatan praperadilan yang diajukan Firli Bahuri, menurut informasi yang tercantum di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jaksel, mempertanyakan sah atau tidaknya penetapan tersangka tersebut. Meskipun petitum permohonan Firli tidak dipublikasikan oleh PN Jaksel, Polda Metro Jaya tetap optimistis bahwa argumen hukum yang dibangun dalam proses penyidikan akan mampu membantah seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon. Pengalaman sebelumnya, di mana dua permohonan praperadilan Firli ditolak, menjadi modal penting bagi Polda Metro Jaya dalam menghadapi gugatan kali ini.

Kronologi pengajuan praperadilan oleh Firli Bahuri menunjukkan adanya upaya hukum yang berkelanjutan. Permohonan pertama diajukan pada 24 November 2023, namun ditolak oleh PN Jaksel. Kemudian, permohonan kedua yang diajukan pada 22 Januari 2024 dicabut oleh Firli sendiri pada 30 Januari 2024. Permohonan ketiga yang saat ini sedang diproses merupakan upaya hukum terakhir yang dilakukan Firli Bahuri untuk menggugat penetapan status tersangkanya.

Dengan berbekal keyakinan kuat akan kekuatan bukti dan proses penyidikan yang sesuai hukum, Polda Metro Jaya siap menghadapi proses persidangan dan meyakini bahwa pengadilan akan tetap pada putusan yang adil dan objektif. Proses hukum akan tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas dan transparan demi tegaknya hukum dan keadilan.