Mantan Jubir KPK Bela Sekjen PDIP yang Pernah Tersandung Kasus: Pertanyaan Etika Muncul

Indonesia Corruption Watch (ICW) melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Febri Diansyah, mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang kini menjadi bagian dari tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Almas Sjafrina, peneliti ICW, menilai langkah tersebut tidak etis, mengingat keterlibatan Febri Diansyah di KPK saat kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto ditangani. Meskipun tidak ada larangan hukum yang secara eksplisit melarang hal tersebut, ICW memandang tindakan ini sebagai pelanggaran etika yang serius dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap integritas lembaga antirasuah.

Keberatan ICW terutama berfokus pada potensi konflik kepentingan. Almas Sjafrina mengungkapkan kekhawatiran bahwa pernyataan-pernyataan Febri Diansyah, dengan latar belakangnya sebagai mantan juru bicara KPK, dapat ditafsirkan bukan semata-mata sebagai pendapat dari tim kuasa hukum, melainkan juga sebagai pernyataan yang mengacu pada informasi internal KPK yang mungkin hanya diakses oleh para penyidik dan pejabat internal. Hal ini dikhawatirkan dapat memengaruhi persepsi publik terhadap proses peradilan dan menciptakan bias dalam penilaian kasus.

Lebih lanjut, Almas Sjafrina juga menyinggung perbedaan sikap Febri Diansyah terhadap Hasto Kristiyanto terkait revisi UU KPK. Di masa lalu, Febri Diansyah diketahui memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan Hasto Kristiyanto mengenai isu tersebut. Keheningan Febri Diansyah saat ini terhadap sikap Hasto Kristiyanto dinilai sebagai suatu bentuk inkonsistensi dan mengabaikan prinsip-prinsip integritas yang seharusnya dipegang teguh oleh seorang mantan pejabat publik.

Perbedaan Pandangan dan Komitmen Profesional:

Menanggapi kritik yang dilayangkan, Febri Diansyah menyatakan bahwa perbedaan pendapat dalam melihat suatu perkara adalah hal yang wajar dan lumrah. Ia mengategorikan para pengkritiknya sebagai sahabat yang tetap ia hormati, dan berharap perbedaan pandangan ini tidak merusak hubungan persahabatan. Febri Diansyah menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugas sebagai pengacara sesuai aturan dan kode etik profesi yang berlaku. Ia menyatakan akan menjalankan perannya sebagai kuasa hukum Hasto Kristiyanto secara profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Meskipun Febri Diansyah menyatakan komitmen profesionalnya, pertanyaan tentang etika dan potensi konflik kepentingan tetap menjadi sorotan. Publik perlu mencermati bagaimana kasus ini akan dijalankan dan apakah potensi konflik kepentingan tersebut dapat benar-benar dihindari. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan menjadi sangat penting dalam memastikan keadilan dan kepercayaan publik tetap terjaga.

Implikasi Ke Depan:

Kasus ini memunculkan debat publik yang penting tentang etika profesional, terutama bagi mantan pejabat publik yang beralih profesi ke sektor swasta, khususnya dalam bidang hukum. Perdebatan ini juga menggarisbawahi perlunya regulasi yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah potensi konflik kepentingan dan memastikan integritas proses peradilan.

• Perdebatan ini menyorot pentingnya kode etik yang kuat bagi para profesional hukum.
• Transparansi dalam proses hukum sangat krusial untuk membangun kepercayaan publik.
• Kasus ini menjadi preseden penting dalam menelaah etika mantan pejabat publik yang beralih profesi.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi semua pihak, baik dari kalangan profesional hukum, lembaga pemerintah, maupun masyarakat sipil, akan pentingnya memegang teguh prinsip-prinsip etika dan integritas dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil.