Pemerintah Antisipasi Lonjakan Pemudik Lebaran 2025: Puncak Arus Mudik Diprediksi 28 Maret

Pemerintah Indonesia tengah bersiap menghadapi potensi lonjakan pemudik pada Lebaran 2025. Berdasarkan survei kolaborasi Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan dan Litbang Kompas, diperkirakan sebanyak 146,48 juta orang akan melakukan perjalanan mudik, mencapai 52 persen dari total populasi Indonesia. Angka ini menuntut kesiapsiagaan maksimal dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kemacetan dan gangguan transportasi yang meluas.

Menanggapi prediksi tersebut, Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, telah menyampaikan hasil survei kepada Presiden Prabowo Subianto dan melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait. Rapat koordinasi tersebut melibatkan menteri-menteri kabinet, kepala daerah, pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihak swasta, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah antisipatif ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.

Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran, tepatnya tanggal 28 Maret 2025, dengan perkiraan jumlah pemudik mencapai 12,1 juta orang. Angka ini telah memperhitungkan potensi pengurangan pemudik akibat penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA). Sementara itu, puncak arus balik diproyeksikan pada H+5 atau 6 April 2025, dengan jumlah pemudik yang kembali diperkirakan mencapai 31,49 juta orang. Selisih jumlah pemudik antara arus mudik dan arus balik ini mencerminkan dinamika mobilitas penduduk selama periode libur Lebaran.

Untuk mengatasi potensi kepadatan dan kemacetan di berbagai titik transportasi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi. Beberapa kebijakan yang akan diterapkan meliputi:

• Program Mudik Gratis: Pemerintah akan menyediakan layanan mudik gratis bagi masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya dan meringankan beban infrastruktur transportasi.
• Rekayasa Lalu Lintas: Tim teknis akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan, baik di jalan tol maupun jalan arteri. Ini termasuk penerapan sistem satu arah, penutupan sementara ruas jalan tertentu, dan optimalisasi rambu lalu lintas.
• Pengaturan Lalu Lintas di Daerah Rawan Kemacetan: Upaya khusus akan difokuskan di daerah-daerah yang berpotensi mengalami kemacetan tinggi, dengan penempatan petugas di lapangan dan pemantauan secara real-time.
• Kebijakan Work From Anywhere (WFA): Pemerintah mendorong penerapan WFA bagi pekerja di sektor yang memungkinkan, guna mengurangi jumlah perjalanan dan kepadatan di jalur transportasi.

Koordinasi yang solid antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mengantisipasi lonjakan pemudik ini. Pemantauan dan evaluasi secara berkala juga akan dilakukan untuk memastikan efektivitas kebijakan yang diterapkan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Kesuksesan manajemen arus mudik Lebaran 2025 akan menjadi tolok ukur kesiapan infrastruktur dan manajemen transportasi di Indonesia.