Kolaborasi Kementerian PKP dan Kadin untuk Renovasi Rumah Tidak Layak Huni di Lima Provinsi

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) resmi menjalin kerjasama strategis untuk merenovasi rumah tidak layak huni di lima provinsi di Indonesia. Kerjasama ini merupakan bagian integral dari pencapaian target Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan apresiasi yang tinggi atas komitmen Kadin dalam mendukung program tersebut. Langkah ini dinilai sebagai bentuk sinergi positif antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi permasalahan perumahan di Indonesia.

Tahap awal kolaborasi ini akan difokuskan pada renovasi 200 unit rumah di wilayah Jakarta. Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menegaskan komitmen Kadin untuk berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang yang mewajibkan Kadin untuk mendukung program-program pemerintah, termasuk dalam hal penyediaan perumahan yang layak. Anindya menekankan bahwa partisipasi Kadin tidak hanya terbatas pada program perumahan, tetapi juga mencakup sektor-sektor strategis lainnya seperti pangan, kesehatan, perumahan hijau, dan penempatan tenaga kerja migran. Pernyataan ini disampaikan Anindya Bakrie saat menghadiri acara buka puasa bersama yang juga dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka.

Dukungan Wakil Presiden dan Fokus pada Sektor Penting

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa peran Kadin sangat krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Gibran menekankan pentingnya fokus pada industri padat karya, peningkatan ekspor, pemberdayaan petani dan nelayan, serta dukungan terhadap UMKM. Selain itu, ia juga mendorong Kadin untuk mendukung kemajuan teknologi dan hilirisasi industri, sembari tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap program renovasi rumah tidak layak huni merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas dan komprehensif.

Acara buka puasa bersama yang diselenggarakan Kadin di Cenderawasih Ballroom Jakarta International Convention Center (JICC) pada Jumat, 14 Februari 2025, menjadi latar belakang pengumuman kerjasama strategis ini. Acara bertajuk “Bersatu Dalam Kebaikan” dengan sub-tema “Kadin Bersinergi Untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi 8%” menyatukan pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama acara ini adalah memperkuat kolaborasi untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai target 8% menuju Indonesia Emas 2045. Kerjasama renovasi rumah tidak layak huni ini menjadi salah satu manifestasi nyata dari komitmen bersama tersebut.

Langkah Strategis Menuju Indonesia Maju

Kerjasama antara Kementerian PKP dan Kadin dalam merenovasi rumah tidak layak huni ini bukan hanya sekadar program pembangunan fisik, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan adanya dukungan dari sektor swasta, program ini diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini diharapkan menjadi contoh kolaborasi yang sukses antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan nasional, yang berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan pencapaian visi Indonesia Maju.

Lima Provinsi Target Renovasi (informasi spesifik provinsi tidak tersedia di berita asli)