Aksi Protes Koalisi Sipil Tolak Pembahasan RUU TNI Tertutup

Suasana tegang mewarnai pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (15/3/2025). Sejumlah aktivis dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menggelar aksi demonstrasi di depan ruang rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI yang tengah membahas RUU tersebut. Aksi ini dipicu oleh ketidaksetujuan mereka terhadap proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup. Para demonstran dengan tegas menuntut agar pembahasan RUU TNI dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik.

Andrie, salah satu perwakilan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, menyatakan penolakan keras terhadap rapat tertutup tersebut. "Kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, sebagai pemerhati di bidang pertahanan, menuntut penghentian rapat tertutup ini. Proses yang tidak transparan seperti ini tidak dapat dibenarkan," tegas Andrie di lokasi demonstrasi. Para aktivis tersebut khawatir pembahasan tertutup berpotensi memunculkan pasal-pasal dalam RUU yang bermasalah dan merugikan kepentingan publik. Mereka juga menyampaikan kekhawatiran akan kembalinya doktrin dwifungsi ABRI yang pernah diterapkan di masa lalu.

Dalam orasinya, para demonstran menyuarakan penolakan terhadap potensi kebangkitan dwifungsi ABRI melalui RUU TNI yang tengah dibahas. Mereka berteriak lantang, menuntut transparansi dan mendesak agar proses legislasi dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik secara aktif. Aksi ini berlangsung di tengah berlangsungnya rapat Panja Komisi I DPR RI dengan pemerintah yang telah berlangsung sejak Jumat (14/3/2025).

Konfirmasi yang dilakukan kepada anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, membenarkan adanya rapat Panja RUU TNI yang melibatkan Panja dari DPR dan pemerintah. Rapat tersebut, menurut Hasanuddin, dimulai sejak pukul 13.00 WIB dan direncanakan berlangsung hingga pukul 22.00 WIB. Meskipun demikian, Hasanuddin tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai isi pembahasan dan alasan rapat dilakukan secara tertutup. Ketidakhadiran perwakilan pemerintah dalam konferensi pers terkait demonstrasi semakin menambah pertanyaan publik akan transparansi proses pembahasan RUU TNI yang krusial ini.

Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius terkait komitmen pemerintah dan DPR dalam menjalankan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam proses legislasi. Aksi demonstrasi ini menjadi indikator kuat adanya keresahan publik terhadap potensi dampak negatif dari RUU TNI jika disahkan tanpa melalui proses yang transparan dan partisipatif. Perlu adanya penjelasan yang komprehensif dari pihak DPR dan pemerintah untuk menepis kekhawatiran publik dan memastikan bahwa RUU TNI disusun dan disahkan untuk kepentingan terbaik bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok tertentu.

Tuntutan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan: * Penghentian rapat Panja RUU TNI yang tertutup. * Pembahasan RUU TNI dilakukan secara terbuka dan transparan. * Pencegahan kembalinya dwifungsi ABRI. * Partisipasi aktif publik dalam proses legislasi RUU TNI.

Ke depannya, pengawasan publik terhadap proses legislasi RUU TNI harus terus ditingkatkan untuk memastikan RUU tersebut sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kepentingan nasional.