Polemik Lokasi Rapat RUU TNI: Utut Adianto Pertanyakan Selektivitas Kritik Publik

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, menimbulka perdebatan publik. Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyoroti selektivitas kritik yang muncul, mengingat sejumlah pembahasan RUU penting lainnya juga dilaksanakan di hotel berbintang. Pernyataan ini disampaikan Utut menanggapi sorotan terkait lokasi rapat panitia kerja (panja) RUU TNI tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan mengapa lokasi rapat pembahasan RUU TNI mendapat kritik tajam, sementara pembahasan RUU lainnya yang dilakukan di hotel mewah tidak mendapatkan sorotan serupa. Ia mencontohkan pembahasan Undang-Undang Kejaksaan di Hotel Sheraton dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Hotel Intercontinental. "Mengapa pembahasan RUU Kejaksaan dan RUU PDP di hotel mewah tidak mendapat kritik yang sama?" tanya Utut kepada awak media di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3/2025). Utut menekankan pentingnya konsistensi dalam menilai efisiensi anggaran terkait penyelenggaraan rapat-rapat tersebut.

Lebih lanjut, Utut menjelaskan bahwa rapat panja RUU TNI bersifat mendesak dan memiliki tujuan tertentu. Ia menjelaskan bahwa istilah 'konsinyering' yang digunakan untuk menyebut kegiatan tersebut memiliki arti khusus dan prosesnya telah dilakukan dengan pertimbangan efisiensi. "Konsinyering ini merupakan upaya pengelompokan yang bertujuan untuk efisiensi," tegas Utut. Ia menyatakan bahwa persepsi publik terkait efisiensi anggaran dalam hal ini mungkin berbeda-beda.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, membenarkan berlangsungnya rapat panja RUU TNI di Hotel Fairmont. Ia mengungkapkan bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Panja RUU TNI DPR dan Panja RUU dari pemerintah. "Benar, rapat tersebut dihadiri oleh kedua panja," kata TB Hasanuddin melalui pesan singkat pada Jumat (14/3/2025).

Rapat panja RUU TNI yang diselenggarakan secara tertutup sejak Jumat (14/3/2025) tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan efisiensi anggaran. Pertanyaan yang muncul bukan hanya seputar lokasi rapat, tetapi juga meliputi proses pengambilan keputusan dan efektivitas pembahasan RUU TNI itu sendiri. Perdebatan ini menunjukkan perlunya transparansi dan mekanisme perencanaan anggaran yang lebih jelas dalam proses legislasi di Indonesia.

Point Penting: * Rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont menuai kritik publik. * Utut Adianto mempertanyakan selektivitas kritik tersebut, mencontohkan rapat RUU lain di hotel mewah yang tidak dikritik. * Utut menjelaskan rapat bersifat mendesak dan menggunakan istilah 'konsinyering' untuk efisiensi. * TB Hasanuddin membenarkan berlangsungnya rapat panja RUU TNI. * Perdebatan ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan efisiensi anggaran dalam proses legislasi.