Rapat Maraton Revisi UU TNI Digelar di Hotel: Sekjen DPR Jelaskan Alasan dan Mekanisme Penganggaran

Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Indra Iskandar, memberikan klarifikasi terkait penyelenggaraan rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI bersama pemerintah membahas Revisi Undang-Undang (RUU) TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat. Penyelenggaraan rapat di luar gedung DPR, menurut Indra, telah sesuai dengan tata tertib dan mendapat izin dari pimpinan DPR. Penjelasan ini disampaikannya untuk menjawab pertanyaan publik terkait lokasi rapat yang tidak biasa.

Indra menekankan bahwa tata tertib DPR, khususnya Pasal 254, mengizinkan penyelenggaraan rapat dengan urgensi tinggi di luar gedung DPR RI, asalkan telah mendapat izin pimpinan. Proses perizinan ini, tegasnya, telah dipenuhi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Sekretariat DPR telah melakukan penjajakan ke beberapa hotel dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang dan harga yang terjangkau, khususnya yang menawarkan harga khusus untuk instansi pemerintah ('government rate'). Pemilihan Hotel Fairmont, menurutnya, merupakan hasil dari proses penjajakan tersebut yang mempertimbangkan aspek kenyamanan dan efisiensi.

"Pertimbangan utama adalah sifat rapat yang maraton dan simultan, dengan urgensi tinggi," jelas Indra. "Oleh karena itu, diperlukan tempat yang menyediakan fasilitas istirahat bagi para peserta rapat agar produktivitas tetap terjaga." Ia menambahkan bahwa rapat seringkali berlangsung hingga larut malam, sehingga fasilitas istirahat yang memadai menjadi krusial untuk menjamin kelancaran pembahasan RUU TNI.

Terkait dengan penghematan anggaran yang diterapkan pemerintah dan berdampak pada pemotongan anggaran DPR sebesar 50 persen, Indra memastikan bahwa sisa anggaran tersebut masih mencukupi untuk membiayai rapat Panja di hotel. Ia menjelaskan bahwa pembahasan RUU TNI merupakan prioritas legislatif DPR, sehingga penganggaran tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur, dengan memperhatikan efisiensi anggaran.

"Meskipun ada pengurangan anggaran, kami masih memiliki anggaran cadangan yang cukup untuk kegiatan ini," kata Indra. "Pembahasan RUU TNI merupakan prioritas, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikannya sesuai target. Penggunaan anggaran dilakukan dengan perhitungan yang cermat, khususnya mengingat sifat rapat yang intensif dan berdurasi panjang." Ia juga memastikan bahwa seluruh peserta rapat, termasuk anggota Panja dan pihak terkait, telah disediakan kamar untuk beristirahat selama masa rapat.

Indra menegaskan bahwa semua prosedur dan mekanisme penganggaran telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, menurutnya, menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi DPR RI. Ke depannya, DPR akan terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam menjalankan tugas legislasi, sambil tetap mengutamakan kualitas dan kelancaran proses pembahasan RUU.