Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah: DPR Jelaskan Alasan dan Aturan yang Diterapkan

Pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang berlangsung selama dua hari di Hotel Fairmont Jakarta, sebuah hotel bintang lima yang berlokasi dekat Gedung DPR/MPR RI, telah menimbulkan pertanyaan publik. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, memberikan klarifikasi terkait pemilihan lokasi rapat tersebut di tengah upaya pemerintah untuk mengefisiensikan anggaran. Beliau menjelaskan bahwa keputusan menggunakan Hotel Fairmont sebagai tempat rapat Panitia Kerja (Panja) Revisi UU TNI didasarkan pada beberapa pertimbangan penting.

Salah satu pertimbangan utama adalah durasi rapat yang panjang dan seringkali berlangsung hingga larut malam. Menurut Indra Iskandar, pembahasan revisi UU TNI yang kompleks menuntut waktu yang tidak dapat diprediksi, sehingga penyediaan akomodasi bagi anggota Panja menjadi krusial untuk menjamin kelancaran proses legislasi. "Pembahasan seringkali selesai hingga dini hari," ujarnya, "Anggota Panja membutuhkan waktu istirahat yang memadai untuk dapat terus berkonsentrasi." Keputusan untuk menggunakan hotel juga mempertimbangkan government rate yang sesuai dengan Standar Biaya Masukan (SBM) DPR, sehingga dinilai terjangkau.

Lebih lanjut, Indra Iskandar menegaskan bahwa penggunaan hotel mewah untuk rapat dengan urgensi tinggi telah diatur dalam tata tertib DPR. Beliau mengacu pada pasal 254 yang memungkinkan penyelenggaraan rapat di luar Gedung DPR dengan izin pimpinan, khususnya untuk pembahasan undang-undang yang bersifat mendesak. Revisi UU TNI, yang mencakup perubahan signifikan pada masa dinas keprajuritan dan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, dinilai masuk dalam kategori tersebut. Revisi ini meliputi:

• Perpanjangan masa dinas: Usulan perpanjangan masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun untuk bintara dan tamtama, serta hingga 60 tahun untuk perwira. Untuk prajurit yang menduduki jabatan fungsional, masa dinas bahkan diusulkan diperpanjang hingga 65 tahun.
• Penempatan prajurit aktif: Revisi juga bertujuan untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga.

Meskipun demikian, penggunaan Hotel Fairmont dengan harga kamar yang berkisar antara Rp 2,6 juta hingga Rp 7,4 juta per malam tetap menjadi sorotan publik, terutama di tengah upaya pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Sekretariat Jenderal DPR RI menyatakan telah mencari beberapa alternatif lokasi rapat, namun Hotel Fairmont menjadi pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan pada waktu tersebut, mengingat jaraknya yang hanya dua kilometer dari Gedung DPR/MPR RI.

Komisi I DPR bersama pemerintah telah memulai pembahasan revisi UU TNI sejak Selasa, 12 Maret 2025. Proses legislasi ini diharapkan dapat menghasilkan aturan yang lebih baik dan relevan dengan perkembangan kebutuhan pertahanan dan keamanan negara. Namun, transparansi dan pertimbangan efisiensi anggaran tetap menjadi hal penting yang perlu dijaga dalam setiap proses pengambilan keputusan di lembaga legislatif.